Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan dianggap peneliti LIPI tidak akan menuntaskan masalah pokok masyarakat Papua.
- Wahyu
- Sabtu, 08 Desember 2018 - 10:00 WIB
WowKeren - Kasus pembunuhan terhadap puluhan pekerja di proyek Trans Papua oleh kelompok bersenjata kini semakin pelik. Presiden Jokowi pun memerintahkan TNI dan Polri untuk memburu para pelaku.
Kiki Syahnakri, seorang purnawirawan TNI yang tergabung dalam PPAD mengusulkan agar pemerintah segera memberlakukan operasi militer. Sebab menurutnya, aksi penembakan para kelompok bersenjata bisa dikategorikan sebagai pemberontakan terhadap NKRI.
“Sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi kekerasan bersenjata,” ujar Kiki saat konferensi pers di gedung PPAD, Jakarta Timur pada Jumat (7/12) kemarin. "Kehadiran mereka sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI.”
Namun, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai hal itu kurang efektif. Operasi militer yang bertujuan untuk membereskan masalah tersebut justru tidak akan mampu menyelesaikan pokok permasalahan rakyat Papua.
Adalah Adriana Elisabeth, peneliti senior LIPI yang mengungkapkan hal ini. Menurutnya, operasi militer yang dilakukan oleh aparat keamanan justru akan membuat kelompok bersenjata semakin menjadi-jadi.
“Lebih baik, operasi militer jangan pernah dilakukan,” tutur Elisabeth di Jakarta, Jumat (7/12) lalu. “Tindakan represif dari aparat keamanan justru akan menambah semangat kelompok bersenjata untuk membalas.”
Menurut Elisabeth, warga Papua hanya ingin pemerintah memperhatikan hak mereka dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Membangun infrastruktur memang perlu, tapi pembangunan sumber daya manusia serta penyelesaian kasus HAM yang terjadi di sana juga tak kalah penting.
“Mereka hanya ingin kewajiban negara, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan terlaksana dengan baik,” terang Elisabeth. “Sehingga, saya menilai dibanding melakukan operasi militer, lebih baik melakukan pendekatan yang lebih lunak.”
Selama ini, masalah HAM yang terjadi di Papua dinilai masih belum tuntas. Tragedi penembakan di Nduga bukan satu-satunya masalah pelanggaran HAM yang terjadi di sana.
Tahun 2014 lalu juga sempat terjadi tragedi berdarah di Paniai yang menewaskan sedikitnya 6 orang. Namun, hingga kini kasus tersebut masih belum tuntas.
Pembangunan Trans Papua yang digalakkan pemerintah memang bertujuan untuk membuka isolasi yang ada di sana. Namun, alangkah baiknya jika hal tersebut berjalan selaras dengan pembangunan manusianya.
“Hal ini harus berjalan beriringan, jangan hanya pada infrastruktur," tambah Elisabeth. "Tetapi manusianya tidak diberi pengembangan."
(wk/wahy)
