Pembentukan call center diharapkan dapat mendukung KPU dalam memberikan pelayanan maksimal pada pihak yang berkepentingan saat hari-H Pilpres.
- Wahyu
- Jumat, 11 Januari 2019 - 14:50 WIB
WowKeren - Pemilihan presiden akan digelar beberapa bulan lagi. Kompleksitas yang muncul saat penyelenggraan Pemilu bisa jadi akan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara dinilai perlu mengantisipasinya.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Ia menyebut bahwa bisa saja KPU telah mendesain peraturan secara maksimal, tapi akan sangat disayangkan jika sosialisasinya tidak sampai ke semua kalangan.
"Kompleksitas teknis pungut-hitung Pemilu 2019 sangatlah luar biasa," ujar Titi di Jakarta Selatan, Kamis (10/1). "KPU bisa mendesain peraturan dengan sangat bagus, tapi mungkin saja pemahaman itu tidak sampai ke bawah."
Titi menyebutkan bahwa ada sejumlah bentuk kekacauan yang mungkin terjadi saat Pilpres digelar. Salah satunya mengenai proses Pemilu yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Dari sini, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan saat proses penghitungan suara nantinya. Titi khawatir jika penghitungan suara akan memakan waktu lebih lama dari jadwal yang sudah diagendakan.
Tak hanya itu, Titi juga menyampaikan kekhawatiran lain jika ada oknum-oknum nakal yang memakai e-KTP palsu untuk mencoblos. Hal ini membuat penghitungan jumlah suara menjadi tidak akurat.
Oleh sebab itu, Perludem menyarankan agar pihak KPU menyiapkan help desk atau call center untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan di hari-H Pemilu. Tujuannya, untuk mendukung KPU dalam memberikan pelayanan di hari-H pada seluruh pihak yang berkepentingan.
"Perludem mengusulkan agar KPU menyiapkan help desk dan/atau call center untuk penerapan pemilu dalam mengantisipasi hal-hal yang bisa terjadi pada hari H," jelas Titi. "Dan untuk mengoptimalkan standar pelayanan hari H pada seluruh pemangku kepentingan."
Sebelumnya, pihak Perludem juga sempat meminta KPU untuk bisa membuktikan integritas mereka pada publik. Sebab, Perludem menilai bahwa KPU kerap ikut terseret dalam narasi politik yang terjadi antara kubu petahana dan oposisi. Agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus, maka Perludem menilai bahwa KPU perlu membangun identitas dirinya sebagai lembaga yang mandiri.
(wk/wahy)
