Utang Obat BPJS Menggunung, Suntikan Dana Rp 10,5 Triliun Tak Cukup
Nasional

Saat ini pemerintah berupaya mencarikan dana tambahan untuk melunasi utang BPJS.

WowKeren - Sudah menjadi rahasia umum bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kian mengalami defisit. Utang yang semakin menumpuk membuat BPJS tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pesertanya.

Salah satu defisit tersebut berasal dari tunggakan pembelian obat. Ketua Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Tirto Kusnadi mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah menyuntikkan dana senilai Rp 10,5 triliun, namun ternyata jumlah tersebut belum cukup untuk melunasi pembelian farmasi BPJS.


Sebab, jumlah tersebut hanya mampu membayar sekitar 6 hingga 10 persen utang obat BPJS. Sehingga tunggakan yang harus dilunasi masih banyak. "Rp 10 triliun kira-kira itu, paling kira-kira 6-10 persen yang terbayar ke (perusahaan) farmasi," ungkap Tirto usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/1).

Selain harus membayar biaya farmasi, BPJS juga perlu mengalokasikan dana untuk membayar tenaga medis dan juga konsumsi pasien. Sehingga, Tirto mengatakan bahwa dana yang diperoleh pihak rumah sakit dari BPJS terlebih dahulu dipakai untuk kedua biaya tersebut.

Masalah defisit BPJS harus menjadi prioritas pemerintah. Sebab, kondisi keuangan BPJS yang kian terpuruk berimbas pada layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini harus segera dibenahi.

Tirto mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah berupaya untuk mencarikan dana tambahan bagi BPJS. Oleh sebab itu, pengusaha farmasi hanya bisa menunggu solusi dari pemerintah tentang banyaknya rumah sakit yang belum membayar tunggakan obat.

"Pak JK (Jusuf Kalla) bilang memang BPJS sedang dicarikan misalnya tambahan keuangan dan sebagainya," terang Tirto. "Tapi kami juga di luar tidak terlalu mengejar hal ini karena memang di luar kewenangan kami. Jadi kami hanya menunggu saja (solusi dari pemerintah)."

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk mengerek kondisi finansial BPJS. Dalam turan baru tersebut, pasien BPJS bayar mandiri harus membayar urun biaya saat berobat.

Jumlah yang harus dibayarkan berbeda sesuai dengan kelas rumah sakit tempat pasien tersebut berobat. Jika berobat di rumah sakit kelas A atau B, maka pasien harus membayar biaya kunjungan untuk rawat jalan sebesar Rp 20 ribu. Sedangkan untuk rumah sakit C akan dikenakan biaya sebesar Rp 10 ribu.

You can share this post!

Related Posts
Loading...