Sebagai orang yang sudah mengenal Jokowi lebih dari satu dekade, Luhut mengaku heran soal tuduhan kriminalisasi ulama terhadap presiden.
- Wahyu
- Senin, 11 Februari 2019 - 14:13 WIB
WowKeren - Tuduhan demi tuduhan tak pernah berhenti ditujukan kepada calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi mengingat gelaran Pilpres yang makin dekat, kritik terhadap pemerintah saat ini semakin gencar dilayangkan oleh kubu oposisi.
Salah satu tudingan yang dimaksud adalah bahwa Presiden melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut menyuarakan pendapatnya terkait hal ini.
Ia tak setuju dengan isu kriminalisasi ulama yang ditujukan untuk presiden. Ia bahkan mengaku heran mengapa bisa muncul anggapan seperti itu.
Sebab, selama ini Jokowi dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Sebagai orang yang sudah mengenal Jokowi lebih dari sepuluh tahun, Luhut mengatakan bahwa Jokowi rajin sembahyang dan menunaikan ibadah puasa.
"Jadi kalau dibilang, misalnya, dibilang kriminalisasi ulama, darimana?" tanya Luhut saat menghadiri acara silaturahmi di depan seribu purnawirawan TNI-Polri di JIExpo Kemayoran, Minggu (10/2). "Sejak saya kenal 12 tahun lalu, dia (Jokowi) tukang sembahyang, tukang puasa. Yang sebelah sana kita belum jelas juga."
Selain soal kriminalisasi ulama, Luhut juga meluruskan tuduhan Jokowi pemimpin yang otoriter. Justru sebaliknya, Jokowi adalah pribadi yang sangat menghargai pendapat orang lain.
Presiden mau mendengarkan gagasan yang muncul sehingga salah besar jika ia disebut memiliki sifat otoriter. Luhut bisa berkata demikian karena ia sendiri telah bekerja di bawah pemerintahan Jokowi.
"Tidak otoriter. He listen to you carefully. Saya mengalami," jelas Luhut. "Saya jelaskan argumen saya kasih. Saya tanya siapkan semuanya dengan staf saya semua. Dia mendengarkan."
Oleh sebab itu, Jokowi dianggap Luhut mampu memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Meski demikian, ia tidak memaksa para purnawirawan yang berkumpul di acara tersebut untuk memberikan dukungan pada Jokowi. Sebab, pilihan merupakan hak masing-masing individu sebagai warga negara.
"Sekali lagi dari lubuk hari saya terdalam, Anda mau pilih siapa saja, itu terserah," ujar Luhut. "Tapi kalau mau masa depan Indonesia yang bagus pilihlah pak Jokowi."
(wk/wahy)
