Dalam debat kedua, Jokowi mengatakan bahwa tidak ada konflik agraria di Indonesia, yang mana hal itu menurut tim Prabowo adalah suatu kebohongan.
- Wahyu
- Senin, 18 Februari 2019 - 10:00 WIB
WowKeren - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyoroti pernyataan Capres 01 Joko Widodo alias Jokowi di debat kedua. Jokowi mengeklaim bahwa tidak ada satupun konflik agraria terjadi di Indonesia. Yang mana, bagi pihak BPN hal ini merupakan suatu kebohongan.
Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menilai bahwa di masa pemerintahan Jokowi sendiri ada sedikitnya 41 orang tewas dan ratusan mengalami penganiayaan. Kebohongan ini, menurut BPN, tidak mendidik untuk publik.
"Tadi kan disebutkan Pak Jokowi tidak ada satupun konflik agraria, padahal konflik agraria di era Jokowi 41 orang tewas dan 546 dianiaya," ujar Dahnil di The Sultan Hotel, Jakarta, Minggu (17/2). "Jadi kebohongan ini dilakukan secara telanjang. Ini tentu tak baik untuk publik."
Terkait hal ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin memberikan tanggapan. Wakil Ketua TKN Moeldoko menepis pernyataan BPN yang mengatakan bahwa Jokowi berbohong soal konflik agraria.
Meski Moeldoko mengaku tidak ingin berdebat mengenai masalah ini, namun ia tidak setuju jika Capres jagoannya itu dianggap menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta. Sehingga ia menilai perlu adanya klarifikasi.
"Saya tidak ingin debat, namun saya tidak setuju," kata Moeldoko di The Sultan Hotel, Jakarta, Minggu (17/2). "Namun saya tak setuju pernyataan bahwa pemimpin kami bohong. Ini perlu diklarifikasi."
Ia meminta agar BPN tidak berbuat demikian. Sebab, hal itu membuat seolah-olah Jokowi menyebar kebohongan pada masyarakat. "Pernyataan-pernyataan secara clear disampaikan Jokowi. Jangan begitu caranya seolah-olah menyebarkan kebohongan," tegas Moeldoko.
Moeldoko juga menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada yang namanya pemerintahan sempurna. Di balik prestasi yang dicapai, pasti ada kekurangan di lain sisinya.
Begitu pula dengan pemerintahan Jokowi. Tak hanya menyampaikan hal-hal yang sudah dicapai selama ini, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga tak malu mengakui adanya kekurangan dalam pemerintahannya saat ini. Meski demikian, Moeldoko mengatakan bahwa kekurangan-kekurangan tersebut akan dibenahi.
"Ada juga yang belum, diakui oleh dia (Jokowi)," imbuh Moledoko. "Ada komitmen kuat untuk memperbaiki dari waktu ke waktu pada periode berikutnya."
(wk/wahy)
