Menteri Susi menuturkan bahwa presiden selama ini justru sangat memperhatikan nasib nelayan kecil.
- Wahyu
- Selasa, 19 Februari 2019 - 13:40 WIB
WowKeren - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai bahwa saat ini Indonesia masih memiliki masalah perikanan yang belum terselesaikan. Ada banyak nelayan miskin yang belum memiliki akses terhadap modal maupun kapal.
"Yang jadi masalah sekarang adalah," kata Prabowo saat debat Pilpres kedua di Hotel Sultan pada Minggu (17/2). "Para nelayan-nelayan miskin itu tidak punya akses kepada kapal, tidak punya akses kepada modal."
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti tidak setuju dengan pernyataan Prabowo. Sebab, justru presiden Joko Widodo alias Jokowi selama ini sangat memperhatikan nasib para nelayan kecil.
Hal tersebut terbukti dengan dibebaskannya perizinan melaut untuk kapal dengan kapasitas di bawah 10 gross tonage (GT). Instruksi itu sudah diturunkan oleh Jokowi kepada seluruh jajaran gubernur, bupati, hingga walikota. Susi bahkan menyebut bahwa Capres 02 tersebut kurang informasi.
"Pak Prabowo kurang informasi," kata Susi dilansir dari Kumparan pada Selasa (19/2). "Surat edaran menteri kepada seluruh gubernur, bupati, walikota yang harus membebaskan semua perizinan melaut. Pak Jokowi sudah betul menjawab, kapal di bawah 10 GT bebas izin-izin."
Menteri Susi mengakui memang saat ini pemerintah semakin gencar mengupayakan penertiban pelaporan hasil tangkapan. Sebab, tak sedikit para pengusaha perikanan yang memanipulasi hasil tangkapan sehingga merugikan negara. Susi juga menegaskan bahwa KKP tidak pernah mempersulit perizinan selama pelaku usaha patuh terhadap peraturan.
"Tahun ini memang kita tertibkan pelaporan hasil tangkapan. Yang benar ya langsung perpanjang tidak sampai 2 minggu," jelas Susi. "Yang Bohong dan tetap tidak mau jujur ya kita tidak perpanjang."
Terkait akses permodalan, Susi menyarankan Prabowo untuk melihat nilai tukar nelayan (NTN) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPR). Data di sana menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan makin meningkat selama empat tahun terakhir.
Hal tersebut berkat adanya pembiayaan mikro yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Setiap kelompok nelayan bisa mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 250 juta tanpa agunan.
(wk/wahy)
