Meski kedua Parpol memiliki fokus masing-masing, namun diharapkan untuk segera bisa menuntaskan masalah kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta.
- Wahyu
- Rabu, 20 Februari 2019 - 10:38 WIB
WowKeren - Sejak Sandiaga Uno meninggalkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga kini belum terlihat pengganti untuk pendamping Anies Baswedan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya sudah mengumumkan dua nama yang akan diajukan untuk mengisi kursi tersebut.
Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Arif mengatakan bahwa ada dari pihak Gerindra yang mengusulkan jika pemilihan Cawagub dilakukan setelah Pilpres 2019. Usulan ini dinilai tidak sesuai. Sebab, bukan hanya Gerindra saja yang harus fokus ke Pilpres namun PKS juga harus berfokus ke Pileg.
"Ada politisi Gerindra menyampaikan setelah Pilpres," kata Zakaria di Jakarta Selatan, Selasa (19/2). "Sama, kita juga mau fokus ke Pileg."
Oleh sebab itu, Zakaria meminta agar Gerindra tidak hanya mementingkan pihaknya saja. Baik Gerindra maupun PKS sama-sama sudah menguras energi. Meskipun memiliki fokus masing-masing, namun keduanya juga harus memikirkan penyelesaian soal Cawagub DKI Jakarta secara tepat waktu.
"Jadi jangan mikir di satu pihak saja," tegas Zakaria. "Karena energi kita sama-sama telah terkuras untuk tahapan Pileg-Pilpres maka penyelesaian Cawagub harus tepat waktu."
Zakaria tidak ingin menjadikan alasan teknis sebagai hambatan dalam proses pemilihan tersebut. Sebab hal serupa juga dialami oleh semua partai politik peserta pemilu.
Untuk itu, masing-masing Parpol terkait harus bisa bersikap bijaksana untuk segera menyelesaikan masalah Cawagub DKI Jakarta ini. "Jadi kalau ditanya terkuras tenaga ya sama-sama terkuras," imbuh Zakaria.
Sementara itu, politikus PKS yang lain, Nasir Djamil juga ingin agar persoalan ini segera diselesaikan secepat mungkin. Sebab, anggota Komisi III DPR tersebut menilai bahwa dalam hal ini, kualitas dan kompetensi baik dari PKS DKI maupun Gerindra DKI sedang dipertaruhkan.
Penguluran pengisian kursi Cawagub DKI bisa membuat publik meragukan kedua Parpol. Sebab, semua sudah diatur dalam Undang-Undang namun mengapa prosesnya bisa memakan waktu yang sangat lama sampai sekarang.
"Kalau lama-lama seperti ini nanti orang bilang 'kok hal-hal seperti ini lama sekali, bodoh sekali'," kata Nasir dilansir dari BeritaSatu pada Rabu (20/2). "Semua sudah diatur, Undang-undang sudah mengatur, pembicaraan sudah, kok bisa lambat seperti ini?"
(wk/wahy)
