Pihak DPRD perlu mengetahui hasil kajian terlebih dahulu jika memang saham produsen bir tersebut harus dijual.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 06 Maret 2019 - 08:24 WIB
WowKeren - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan DPRD soal penjualan saham produsen Anker Bir masih berlanjut. Anies menuding bahwa para wakil rakyat tersebut tidak ingin menjual saham lantaran ingin tetap meraup keuntungan.
Fraksi PDIP DPRD Jakarta menilai bahwa tudingan tersebut seolah membawa penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk. ke ranah halal dan haram. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono meminta adanya kajian sebelum membicarakan penjualan saham.
"Ini kan persoalannya kita dihadapkan halal dan haram kan ini," kata Gembong dilansir dari Detik, Rabu (6/3). "Kita jangan bicara itu dululah. Ini yang kita tuntut kan kajiannya kayak apa."
Gembong mengatakan bahwa Anker Bir merupakan salah satu aset milik pemerintah provinsi. Sehingga jika memang saham tersebut akan dijual maka harus ada kajian terlebih dahulu. Sebab, ia tak ingin jika keputusan untuk menjual saham tersebut akan justru memberikan dampak buruk pada generasi berikutnya.
"Orang itu aset. Asetnya Pemprov, asetnya rakyat. Ketika asetnya pemprov mau kita lepas, tentunya perlu tahu kajiannya apa," tegas Gembong. "Saya nggak mau anggota Dewan saat ini digugat oleh anak-cucu kita."
Meski demikian, jika setelah kajian yang telah dilakukan memang diputuskan untuk menjual saham tersebut maka hal itu bisa dibicarakan. Gembong mengaku heran dengan jalan pikiran Anies. Sebab, belum ada kajian apapun namun Gubernur DKI itu seolah-olah menghadapkan persoalan ini pada masalah halal dan haram.
"Tetapi kalau kajiannya memang mengharuskan kita untuk melepas, ya coba kita duduk bareng. Enak tho. Lha ini belum apa-apa kita sudah dihadapkan dengan halal dan haram," jelas Gembong. "Seolah kalau kita nggak setuju kita dianggap tidak pro. Kan jadi repot kalau jalan pikirannya begitu."
Gembong mengatakan bahwa jika memang Anies hendak menjual saham bir tersebut, maka DPRD ingin meminta hasil kajian. Sebab, tidak mungkin jika Anies tiba-tiba menjual saham tersebut tanpa ada kajian yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau kita bicara berdasarkan kajiannya Pemprov harus dijual, ya, coba kita lihat kajiannya kayak apa," tutur Gembong. "Kan begitu. Lha kajian sampai hari ini belum ada kok tiba-tiba mau dijual."
Lebih jauh, Gembong curiga jika penjualan saham ini merupakan permainan antara Anies dengan pihak swasta belaka. "Saya jadi agak curiga, jangan-jangan ini memang ada permainan gubernur dengan pihak swasta," imbuh Gembong.
(wk/zodi)
