Soal Pengangguran Dapat Honor, Relawan Jokowi Usul Nelayan dan Petani Juga Digaji Negara
Nasional

Relawan Paslon 01 mengusulkan agar penerima gaji tersebut diperluas, misalnya nelayan dan juga petani.

WowKeren - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi berencana untuk membuat program kartu baru jika nanti terpilih kembali menjadi presiden di periode berikutnya. Salah satunya adalah Kartu Prakerja.

Rencana ini mendapat protes dari pihak lawan. Mereka sempat mempertanyakan darimana anggaran tersebut didapat mengingat Indonesia sendiri masih memiliki banyak tunggakan yang harus diselesaikan.


Di mata relawan Jokowi, rencana ini tentu disambut dengan baik. Director Associate Kopi Politik Syndicate (KPS) Todotua Pasaribu yakin bahwa program ini lahir melalui kajian yang sangat matang. Keputusan Jokowi untuk menggaji mereka yang belum bekerja tentu sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.

"Kami yakin program ini sudah melalui kajian yang sangat matang," kata Todotua dilansir dari Detik, Rabu (6/2). "Gaji bagi prakerja ini diberikan dengan berbagai pertimbangan."

Pemegang kartu tersebut rencananya akan menerima honor dari pemerintah dengan syarat-syarat tertentu. KPS mengusulkan agar bukan hanya pencari kerja saja yang menerima gaji, namun juga nelayan dan petani.

"Ditambah petani dan nelayan kita usulkan untuk digaji negara," ujar Todotua. "Gaji bagi Pra-Kerja ini bisa menjadi alternatif untuk usulan yang kita buat."

Todotua mengatakan bahwa pihaknya akan dengan senang hati mengawal program tersebut. Sebab menurutnya, program itu sangat bagus sehingga harus segera direalisasikan. Pihak KPS siap untuk mensosialisasikan Kartu Prakerja kepada masyarakat luas.

"Kami siap mengawal program ini, kita juga akan menyosialisasikan Kartu Prakerja ini kepada masyarakat luas secara masif," lanjut Todotua. "Ini program bagus yang layak untuk dikawal agar bisa direalisasikan."

Salah satu pihak yang mengkritik rencana kebijakan tersebut adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Ia mengatakan bahwa program tersebut sarat akan nilai politis. "Sangat politis, tapi politisnya agak norak. Tidak canggih," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak tahu-menahu soal rencana Jokowi tersebut. Menurutnya, program kartu itu memerlukan anggaran yang cukup besar.

You can share this post!

Related Posts
Loading...