BPN menegaskan bahwa pihaknya selalu mengimbau para relawan untuk tidak melakukan kampanye dengan cara yang tidak sehat.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 08 Maret 2019 - 12:45 WIB
WowKeren - Kubu Paslon 01 Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin tak henti-hentinya diterpa isu miring. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan beredarnya video kampanye hitam yang mengungkapkan bahwa Jokowi akan melegalkan pernikahan sejenis dan melarang azan.
Ternyata tak cukup sampai di situ. Video kampanye hitam kembali muncul untuk menyudutkan Jokowi. Kali ini, video tersebut menayangkan emak-emak yang mengatakan bahwa jika Jokowi menang maka tidak akan ada lagi pelajaran agama di sekolah-sekolah. Kampanye hitam tersebut diduga dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Terkait hal ini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto=Sandiaga Uno ikut angkat bicara. Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso mengaku bahwa pihaknya ikut dirugikan dengan beredarnya video kampanye hitam tersebut.
Sebab, pihak BPN tidak pernah membenarkan para relawannya untuk melancarkan kampanye hitam seperti itu. BPN tidak pernah memerintahkan para pendukungnya untuk berbuat demikian.
"Ya pastilah kami merasa rugi," kata Priyo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (6/3). "Karena kami enggak perintah, garis dari BPN Nomor 02 tidak ada semacam itu."
Priyo menegaskan bahwa pihak Prabowo-Sandiaga selalu mengimbau para relawan untuk menggunakan cara-cara yang sehat dalam melakukan kampanye. Ia juga mengatakan bahwa sebetulnya pihak BPN juga melarang para pendukungnya agar tidak melakukan kampanye yang tidak baik.
Meski demikian, Priyo mengaku bahwa pihak BPN tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang mungkin dilakukan oleh para relawan. "Kalau di lapangan kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi," ujar Priyo.
Video tersebut diduga melanggar aturan kampanye. Oleh sebab itu, pihak BPN menyerahkan kasus ini kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertindak sebagai wasit dalam Pilpres ini.
Priyo meminta agar kedua lembaga tersebut mampu bersikap independen dan menjunjung tinggi netralitas sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum. KPU dan Bawaslu harus berlaku adil dan tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran.
"Kami juga mengimbau di sini," lanjut Priyo. "Seluruh aparat negara hari ini betul-betul diuji netralitasnya untuk memayungi semua pihak."
(wk/zodi)
