Agus menilai bahwa saat ini Indonesia sudah terlalu banyak memiliki kementerian dan lembaga lainnya.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 14 Maret 2019 - 15:27 WIB
WowKeren - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar pemerintah tak membentuk lembaga atau kementerian baru. Hal tersebut dikemukakan oleh Agus Ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019.
"Terakhir reformasi birokrasi," kata Agus di Istana Negara, Rabu (13/3). "Sangat penting dan kami sangat berharap, betul-betul berharap tidak ada penambahan organisasi baru."
Agus menilai bahwa organisasi yang dimiliki oleh pemerintah sekarang ini jumlahnya terlalu banyak. Terlalu banyaknya organisasi ini menyebabkan fungsionalitas masing-masing organisasi menjadi tumpang tindih. Ia kemudian mempertanyakan apakah memungkinkan untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi atau rightsizing.
"Yang ada sekarang kalau menurut saya kebanyakan," ujar Agus. "Tumpang tindihnya terjadi. Apa tidak bisa kemudian di-rightsizing?"
Agus kemudian memberi contoh empat organisasi negara yang menangani hal sama. Di Indonesia ada yang namanya Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Keempat menteri tersebut sama-sama mengatur masalah pegawai negeri sipil. Oleh sebab itu, Agus melihat betapa perlunya pemerintah melakukan rightsizing.
"Apa tidak bisa sih itu misalkan satu kementerian ministry of personnel management, itu jadi deputi-deputinya," tegas Agus. "Jadi rightsizing juga harus dilakukan."
Agus menilai bahwa semakin ramping organisasi maka evaluasi performa dalam menjalankan fungsionalitas pun juga bisa lebih ditingkatkan. Dengan begitu, layanan yang diberikan untuk rakyat juga bisa meningkat.
"Kalau kamu punya organisasi ramping, personelnya sedikit, performance lembaga maupun orang bisa diukur dengan baik, kan tujuannya perbaikan performance, perbaikan layanan, mudah-mudahan kan bisa memberikan remunerasi yang cukup," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi sempat menanyakan kepada para kabinet terkait perlunya membentuk dua kementerian baru, yakni yang khusus menangani masalah ekspor dan investasi. Jokowi menilai bahwa angka ekspor maupun investasi di Indonesia perlu ditingkatkan.
(wk/zodi)
