Rocky menyebut bahwa rencana Kartu Prakerja dari Jokowi sangat tidak masuk akal mengingat anggaran yang diperlukan juga cukup besar.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 14 Maret 2019 - 15:47 WIB
WowKeren - Kartu Prakerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih menjadi perdebatan. Kali ini kritik datang dari intelektual sekaligus aktivis politik Rocky Gerung. Rocky menilai bahwa rencana Jokowi untuk menerbitkan kartu tersebut tak masuk akal.
Sebab menurut Rocky, diperlukan anggaran yang sangat besar untuk bisa merealisasikan rencana itu. Sedangkan menurutnya, di Indonesia jumlah pengangguran mencapai ratusan juta jiwa. Untuk itu, ia mempertanyakan darimana Jokowi akan memperoleh anggaran sebanyak itu.
"Itu absurd, tidak masuk akal, berapa ratusan juta penganggur mau dibiayai negara" tanya Rocky di Hotel Arkenso, Jawa Tengah, Rabu (13/3). "Uangnya dari mana? mau mencuri di mana? Tuyul se-Jateng saja pasti ogah suruh mencuri sebanyak itu."
Tak tinggal diam, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ikut berkomentar. Wakil Ketua TKN Johnny G Plate menilai bahwa Rocky tidak memiliki pemahaman soal kebijakan anggaran.
Ia meminta agar sebelum memberikan komentar sebaiknya Rocky belajar dulu soal budget policy. Johnny menilai bahwa ia tak perlu menanggapi lebih jauh pernyataan Rocky. Sebab, hal itu hanya akan menjerumus lebih jauh ke dalam ketidakjelasan.
"Dia tidak mengerti anggaran. Dia suruh belajar dulu soal budget policy, kebijakan anggaran, baru dia ngomong," kata Johnny. "Saya nggak mau ngomentarin. Daripada saya ngomentarin tapi dia ngomong-nya ngawur kanan-kiri, percuma. Nggak ada guna."
Johnny menanggap bahwa Rocky tidak paham mengenai konsep Kartu Prakerja tersebut. "Ini orang berpikir dulu, cari tahu dulu, baru beri komentar. Dia belum tahu konsepnya apa sudah komentar. Dia belum paham, tapi sudah kasih komentar, itu orang kategori apa itu," ujarnya.
Johnny menjelaskan bahwa alasan pemerintah melahirkan kebijakan adalah untuk memberikan jaminan sosial bagi para rakyatnya. Rakyat yang mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut akan merasa puas karena negara telah membantunya.
"Kebijakan itu adalah kehadiran negara untuk memastikan adanya social security, jaminan sosial," jelas Johnny. "Dan rakyat nanti yang mendapatkan itu akan senang karena negara hadir."
(wk/zodi)
