Sandiaga Tanggapi Wacana Gelar 'Bapak Pembangunan Desa' ke Jokowi: Serius Segitunya?
Instagram/prabowo
Nasional

Gelar tersebut rencananya akan diberikan pada Jokowi dalam acara 'Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia'.

WowKeren - Gelar "Bapak Pembangunan Desa" rencananya akan disematkan pada Presiden Joko Widodo. Pemberian gelar tersebut rencananya akan dilaksanakan dalam acara "Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia" di Gelora Bung Karno pada 30 Maret 2019 mendatang.

Mengetahui wacana tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengaku enggan berkomentar. Menurut Sandiaga hal tersebut tidak baik.

"Serius? Segitunya? Enggak comment deh," tutur Sandiaga di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3). "Ya itu lah yang saya bilang sistem."

Meski demikian, Sandiaga masih menyambung ucapannya. Ia menuturkan bahwa hal-hal semacam ini semestinya tidak terjadi menjelang masa Pemilihan Umum (Pemilu).

Tak hanya itu, Sandiaga lantas meminta agar dirinya diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan serupa apabila terpilih dalam Pilpres 2019 kelak. Menurutnya, hal tersebut tidak memberikan contoh yang baik.


"Kalau Allah berkehendak kepada Prabowo-Sandi untuk memimpin kelak mohon diingatkan mohon jangan lakukan hal-hal seperti itu di ujung pemerintah," ujar Sandiaga. "It's not a good example."

Dilansir Tempo, acara silaturahmi pemerintah desa tersebut diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Serta DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan DPP Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).

Kegiatan ini akan dihadiri oleh 80 ribu hingga 100 ribu kepada dan perangkat desa dari 416 kabupaten/kota. Lalu tak lupa Presiden Jokowi sendiri.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, sempat membandingkan wacana gelar tersebut dengan gelar "Bapak Pembangunan" yang diterima oleh Soeharto pada 1980-an. Hadi mengaku bahwa pemerintah sama sekali tidak campur tangan dalam pemberian gelar tersebut.

"Itu semua adalah merupakan inisiatif, ide, gagasan orisinal dari mereka (Bakornas P3KD)," tutur Hadi dilansir Tirto, Rabu. "Jadi dalam hal ini, Kemendagri dan Kemenkopolhukam tidak ada keikutsertaannya."

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait