Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 28 Maret 2019 - 14:46 WIB
WowKeren - Kala Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Indonesia, salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah pengangkatan satu juta tenaga honorer menjadi PNS. Namun, Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi, mengkritik kebijakan tersebut lantaran pengangkatan dilakukan tanpa tes.
Menurut Sofian, kebijakan tersebut membuat kualitas para PNS di Indonesia menurun. "Mutu pelayanan publik, mutu SDM, ASN karena ada intervensi politik kita sangat anjlok. Dulu zaman SBY angkat 1 juta pegawai honorer tanpa tes, jadi anjlok," tutur Sofian di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/3).
Meski demikian, Sofian menuturkan bahwa kualitas para PNS telah mengalami peningkatan pada era pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya, para honorer yang diangkat menjadi PNS harus menjalani tes yang ketat.
Dengan demikian, para honorer tersebut dapat benar-benar disaring untuk memenuhi standar yang telah ditentukan. Sofian juga menjelaskan bahwa Government Effectiveness Index atau indeks efektivitas pemerintah Indonesia naik hingga 24 peringkat di era Jokowi-Jusuf Kalla.
"Tahun 2017-2018 ini, Indonesia dalam kapasitas birokrasi pemerintahannya mencapai hasil yang cukup membanggakan," jelas Sofian. "Selama pemerintahan Pak Jokowi (indeks efektivitas pemerintah) naik 24 peringkat."
Meski mengalami peningkatan, Sofian mengaku bahwa indeks efektivitas Indonesia masih berada di bawah beberapa negara tetangga. Sebut saja Malaysia hingga Thailand.
"Sekarang kita (Indonesia) kalau diskors dari nol sampai 100, kita sudah 54,8. Dan itu baru ASN yang bisa mendorong Indonesia dari lower middle income country," terang Sofian. "Melihat ini, 2020 kita akan masuk upper middle income country."
Menurut Sofian, dengan meningkatkan indeks efektivitas pemerintah, maka pendapatan per kapita dapat ditingkatkan. Namun, masih ada sejumlah faktor pendorong yang harus dibereskan terlebih dahulu, salah satunya adalah intervensi politik.
Terkait dengan pegawai honorer, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menargetkan agar tak ada lagi guru honorer pada 2023 mendatang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memiliki program rekrutmen khusus yang disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).
(wk/Bert)
