Wiranto mengungkit kembali soal Peristiwa 1998 yang menyebut dirinya enggan mengambil alih kekuasaan.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 29 Maret 2019 - 10:00 WIB
WowKeren - Peristiwa 1998 mendadak menjadi perbincangan hangat menjelang Pilpres. Setelah Agum Gumelar membuka luka lama Tragedi 1998 hingga menjadi sorotan, kini Menko Polhukam Wiranto juga menyinggung kembali peristiwa tersebut. Dalam seminar nasional Forum Nasional Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Narkoba 2019 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Wiranto membeberkan cerita bagaimana Indonesia bisa selamat dari tragedi 1998.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ikut menyoroti pernyataan Wiranto. Anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon mengatakan bahwa upaya Wiranto untuk membuka luka lama Tragedi 1998 dilakukan untuk menjatuhkan elektabilitas Prabowo.
"Mungkin sudah kehabisan ide menurunkan elektabilitas Pak Prabowo," kata Fadli, Kamis (28/3). "Sehingga dagangan yang sudah basi dikorek lagi."
Menurut Fadli, justru Wiranto lah orang yang paling bertanggung jawab terkait situasi kala itu. Sebab, di saat keadaan di ibukota sedang butuh perhatian Wiranto justru memboyong para jenderal untuk pergi ke luar kota.
"Pak Wiranto adalah orang yang harus paling bertanggung jawab (soal kondisi pada saat itu)," jelas Fadli. "Dia Panglima ABRI waktu itu, tapi dia justru bawa jenderal-jenderal pergi ke Malang untuk acara yang tidak penting."
Sementara itu, Juru Bicara BPN Andre Rosiade menilai bahwa tujuan Wiranto mengungkit kembali kasus 1998 adalah untuk menunjukkan seolah-olah dirinya lebih besar daripada Prabowo. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menutupi blunder wacana Wiranto soal menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme.
"Saya rasa Pak Wiranto mengatakan cerita ini karena ini momentum Pemilu saja, untuk mengatakan seakan-akan dia lebih besar ketimbang Prabowo," kata Andre dilansir Detik, Jumat (29/3). "Juga untuk menutupi blunder besar soal hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme."
Dalam ceritanya, Wiranto mengatakan dirinya enggan untuk mengambil alih kekuasaan kala itu. Menurut Andre, Wiranto tak akan bisa melakukannya karena tidak memegang pasukan secara langsung.
"Pak Wiranto dulu Panglima ABRI, tapi kalau mengambil alih kekuasaan tidak akan berhasil karena tidak memegang pasukan saat itu," jelas Andre. "Yang memegang pasukan adalah Pak Prabowo, memegang 33 sampai 34 batalion, itu namanya Pak Prabowo."
(wk/zodi)
