Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut bahwa pihaknya tak hanya fokus pada keuangan negara yang diselewengkan oleh pejabat, namun juga pendapatan daerah agar tidak bocor.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 01 April 2019 - 17:16 WIB
WowKeren - Adanya praktik korupsi di lembaga pemerintahan menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses pembangunan. Bagaimana tidak, anggaran yang seharusnya dikucurkan untuk mengeksekusi pembangunan tertentu justru diselewengkan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang terus diperangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak hanya lembaga negara, KPK juga berupaya memberantas tindak pidana korupsi di sektor lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa hotel yang tidak menyetorkan pungutan pajak yang dibebankan kepada para tamu sama saja dengan melakukan tindak korupsi.
Sebab menurutnya, pungutan pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. "Pungutan pajak tersebut merupakan pendapatan daerah yang dititipkan ke pemilik hotel untuk disetorkan," kata Basaria dilansir dari Antara, Senin (1/4).
Adapun pajak yang dimaksud adalah, ketika menginap di hotel para tamu akan dikenai pajak sebesar sepuluh persen dari jumlah yang harus dibayarkan. Angka sepuluh persen inilah yang disebut Basaria sebagai pendapatan daerah yang dititipkan ke pemilik hotel sehingga uang ini harus dibayarkan ke pemerintah.
Oleh sebab itu, jika pihak hotel enggan menyerahkan pendapatan daerah ini maka artinya sama saja dengan melakukan tindak pidana korupsi. "Kalau hotel tidak menyetorkan itu korupsi," imbuhnya.
Basaria kemudian berbicara mengenai hasil penelitian Litbang KPK. Hasil itu, kata Basaria, mencatat potensi penerimaan Indonesia bisa menyentuh angka Rp 4.000 triliun. Namun tentu saja, jumlah tersebut bisa dicapai hanya jika tidak terjadi kebocoran. Adanya kebocoran anggaran, dikatakannya, membuat negara kehilangan separuh dari pendapatan tersebut.
Basaria percaya bahwa negara masih memiliki sumber pendapatan lain yang bisa didapatkan dari daerah, misalnya pajak yang diperoleh dari hotel, restoran, tempat hiburan, hingga parkir. Untuk itu, ia ingin memaksimalkan pendapatan tersebut.
Basaria menegaskan bahwa KPK tidak hanya fokus untuk memperbaiki soal keuangan negara yang diselewengkan oleh para pejabat. Namun, pihaknya juga mulai melirik sumber pendapatan lainnya yang ada di tingkat daerah agar tidak bocor.
"KPK sudah tidak lagi hanya peduli soal keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara," tutur Basaria. "Namun, sudah mulai pada beberapa penerimaan seluruh daerah kalau tidak bocor."
(wk/zodi)
