MUI mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu yang digelar secara serentak. Tak hanya rumit, Pemilu serentak dinilai cukup melelahkan terutama bagi petugas.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 22 April 2019 - 11:44 WIB
WowKeren - Gelaran Pemilu 2019 kali ini memang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, Pemilu digelar dengan melibatkan lima entitas. Tak hanya Capres-Cawapres namun juga calon anggota legislatif. Tak ayal jika dalam pelaksanaannya pun Pemilu 2019 juga cukup melelahkan, terutama bagi para petugas KPPS.
Bahkan, Pemilu 2019 juga sempat diwarnai tragedi dengan adanya petugas KPPS yang pingsan hingga meninggal dunia di sejumlah tempat di Indonesia. Fenomena ini rupanya mengusik perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi meminta agar pemerintah melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan Pemilu secara serentak. Sebab, Pemilu serentak tersebut digelar hanya dalam waktu sehari, yang mana durasi ini sangatlah singkat mengingat Pemilu melibatkan lima entitas.
"MUI mengusulkan kepada pemerintah dan DPR," kata Zainut dilansir dari CNN Indonesia, Senin (22/4). "Untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak antara Pilpres dan Pileg dalam waktu sehari."
Berdasarkan catatan MUI, ada sedikitnya 31 orang petugas KPPS meninggal dunia. Adapun jumlah ini masih belum tetap mengingat belum seluruhnya dilaporkan. Oleh sebab itu, MUI Berharap pemerintah mampu memberikan imbalan yang sepadan terhadap jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawan demokrasi tersebut.
"Kepada Pemerintah MUI mengimbau," tutur Zainut. "Kiranya bisa memberikan perhatian dan imbalan sepantasnya atas jasa dan pengorbanan mereka."
Selain menyoroti fenomena ini, MUI juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan aspek kesiapan sumber daya masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab tidak sedikit dijumpai ketika masyarakat hendak mencoblos, surat suara ada yang rusak. Dan yang lebih parah lagi, masyarakat ada yang kebingungan karena banyaknya surat suara yang harus dicoblos.
Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK menilai bahwa proses Pemilu kali ini cukup rumit. "Saya tadi sore bicara dengan ketua-ketua partai, semuanya mempunyai pandangan sama bahwa proses Pemilu kali ini rumit dan sulit. Oleh karena itu harus dievaluasi dan solusi yang sependapat ialah kembali memisahkan Pileg dan Pilpres," tutur JK dilansir dari Antara, Senin (22/4).
(wk/zodi)
