Tak Ingin Publik Termakan Isu, Moeldoko Tegaskan KPU Lembaga Independen dan Bukan Milik Pemerintah
Instagram/dr_moeldoko
Nasional

Moeldoko mengatakan bahwa KPU adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, namun bukan berarti lembaga ini dimiliki oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa KPU adalah lembaga independen.

WowKeren - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin menilai ada upaya untuk menggiring opini publik yang seolah-olah mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum. Ketua TKN Moeldoko ikut angkat bicara mengenai hal ini.

Meoldoko menegaskan bahwa KPU merupakan lembaga yang independen dan memiliki dasar hukum. KPU memang dibentuk oleh pemerintah namun tak berarti lembaga ini menjadi milik pemerintah. Oleh sebab itu, ia ingin agar semua masyarakat tahu bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

"KPU sebuah lembaga yang memiliki dasar konstitusi, lembaga yang dibentuk pemerintah dan bukan milik pemerintah," ujar Moeldoko di Gran Hotel Melia, Jakarta, Minggu (21/4). "KPU adalah lembaga independen, berdiri sendiri. Punya kekuatan hukum milik, milik kita semuanya."

Moeldoko tidak ingin masyarakat termakan dengan isu yang menyatakan seolah-olah KPU adalah kepunyaan pemerintah. Menurutnya, pandangan ini sangat menyesatkan. Sebab, jika masyarakat benar-benar berpikir bahwa KPU adalah lembaga kepunyaan pemerintah maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka akan berpikir bahwa itu hanyalah rekayasa pemerintah.


"Jangan seolah-olah KPU punya pemerintah, ini yang salah," tutur Moeldoko. "Ini pandangan yang sangat menyesatkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu di KPU, wah ini rekayasa pemerintah. Itu sangat terpisah."

Meski demikian, Moeldoko mengakui jika pemerintah akan tetap membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, namun hanya sebatas pada bidang teknis. Sedangkan terkait peraturan dan kebijakan, hal itu sepenuhnya menjadi independensi KPU dan dipastikan tidak ada campur tangan pemerintah.

Penyelenggaraan Pemilu yang serentak memang baru pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Dikatakan Moeldoko, hal ini memang tidak mudah bagi KPU sebagai pihak penyelenggara. Apalagi wilayah Indonesia sangat luas sehingga penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi tantangan tersendiri baik bagi KPU maupun petugas di lapangan. Oleh sebab itu, adalah hal wajar jika KPU melakukan kesalahan-kesalahan kecil.

"Kami semua memahami mengelola Pemilu serentak dengan konfigurasi geografis Indonesia," lanjut Moeldoko."Dengan jumlah penduduk terbesar tak mudah. Kalau ada hal-hal kecil jadi kekurangan KPU kita pahami."

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait