100 Lebih Petugas KPPS Meninggal, BPN Prabowo Sebut KPU Tak Bijak Siapkan Beban Tugas
Instagram/ahmadmuzani2
Nasional

Pemilu 2019 diwarnai dengan sejumlah persoalan terutama banyaknya petugas KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugas mereka. BPN menganggap KPU kurang bijak sebagai penyelenggara Pemilu.

WowKeren - Jumlah petugas KPPS yang dilaporkan meninggal terus bertambah. Fenomena ini menjadi sorotan bagi sejumlah pihak, salah satunya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wakil ketua BPN Ahmad Muzani menyampaikan duka cita yang mendalam atas banyaknya petugas yang meninggal bahkan jumlahnya lebih dari 100 jiwa. "Tentu saja ini sebuah, di satu sisi simpati dan duka cita yang mendalam, tetapi di sisi lain kok bisa begitu banyak di atas 100 orang meninggal dunia," kata Muzani di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).


Menurut Muzani, peristiwa semacam itu tentunya bisa menjadi bahan evaluasi terutama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara Pemilu. Banyaknya korban yang berjatuhan ketika melaksanakan tugas mereka menunjukkan ketidakbijakan KPU dalam me-manage beban tugas. "Artinya KPU dianggap tidak prudent (bijaksana) di dalam mempersiapkan beban tugas para penyelenggara Pemilu ini," imbuh Muzani.

Selain menyoroti banyaknya korban berjatuhan, Muzani juga melihat adanya kecurangan yang jelas terlihat. Sehingga menurutnya, Pemilu yang merupakan ajang pesta demokrasi kali ini belum bisa memberikan hasil seperti yang diharapkan.

"Semua berkesimpulan bahwa Pemilu ini kok berlangsung jauh dari yang diharapkan," tegas Muzani. "Kecurangan berlangsung sangat di depan mata."

Poltiikus Gerindra ini menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal C1. Para relawan Prabowo-Sandiaga juga akan selalu mencatat bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi di lapangan.

"Mereka juga sedang terus mengumpulkan mencatat semua bentuk kecurangan," terang Muzani. "Dan mengamankan C1 yang memungkinkan masih bisa diamankan."

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin meminta agar transparansi KPU tidak dilihat sebagai kecurangan. "Jangan dibalik, jangan transparansinya KPU untuk mempersandingkan C1 dan hasil meng-entry itu malah dianggap kecurangan," kata Direktur Program TKN Aria Bima di Posko Cemara, Menteng, Selasa (23/4).

Sebab, saat ini masyarakat sudah bisa melihat hasil penghitungan C1. Dengan begitu, jika terdapat kesalahan maka bisa segera dikoreksi. "Justru sekarang ini ada satu kelebihan semua masyarakat bisa melihat C1 dan entry-nya. Kalau salah ya tinggal dikritisi," lanjut Arya.

You can share this post!

Related Posts
Loading...