Sandiaga Komentari Usul Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi 7 Tahun, Ingatkan Nasib Petugas KPPS
Nasional

Ketua DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengusulkan agar masa jabatan Presiden Indonesia diubah menjadi 7 tahun dan hanya bisa dipilih untuk satu periode saja. Sandiaga pun buka suara.

WowKeren - Ketua DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, sempat mengusulkan agar masa jabatan Presiden Indonesia diubah menjadi 7 tahun dan hanya bisa dipilih untuk satu periode saja. Usulan tersebut diharapkan dapat mencegah Presiden Indonesia melakukan penyelewengan instrumen kekuasaan untuk menguatkan posisi dalam Pemilu selanjutnya.

"Ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden, cukup satu periode dengan 7 tahun," tutur Andre pada Sabtu (27/4). "Evaluasi pemilu ini sekaligus kita harus mengevaluasi, jangan sampai ada petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya terindikasi mempergunakan seluruh sumber daya."

Menanggapi hal tersebut, Cawapres paslon nomor urut 02, Sandiaga Uno turut buka suara. Menurut Sandi, kini bukan saat yang tepat untuk mendiskusikan usulan tersebut. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya ingin fokus pada proses penghitungan suara Pemilu 2019.

"Itu usulan yang bukan sekarang tempatnya untuk didiskusikan," tutur Sandiaga di Masjid At-Taqwa Jakarta pada Minggu (28/4). "Kita fokus dulu buat 22 Mei, kita kawal dengan baik proses ini."


Menurut Sandiaga, usulan tersebut nantinya masih bisa dibahas usai pengumuman resmi dari KPU pada 22 Mei 2019 mendatang. Apalagi mengingat masih ada pihak yang berduka atas banyaknya petugas KPPS yang gugur dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kalau usulan seperti itu saya mohon dengan hormat bahasnya setelah proses ini berlangsung," jelas Sandiaga. "Saat ini perhitungan suara sedang berlangsung, korban berjatuhan, kelelahan luar biasa."

Oleh sebab itu, persoalan ini lebih mendesak untuk dipikirkan, alih-alih perihal kepentingan kekuasaan semata. "Mari kita memikirkan untuk bangsa dan negara bukan untuk memikirkan kekuasaan," terang Sandiaga.

Diketahui, usulan tersebut dilontarkan oleh Andre usai mengaku mendapati banyak indikasi kecurangan yang dilakukan pihak petahana. Salah satu contohnya adalah mobilisasi aparat negara untuk kemenangan di Pilpres.

"Ada indikasi kapolda memanggil caleg untuk jangan memasang foto Pak Prabowo, ada indikasi Kapolda memanggil tokoh masyarakat untuk memenangkan Pak Jokowi," ujar Andre. "Ada indikasi juga aparat memanggil bupati dan wali kota untuk memenangkan petahana."

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait