BPN Prabowo menilai akan lebih baik jika para relawan Joko Widodo alias Jokowi mendorong pemerintah maupun Bawaslu dan KPU untuk membentuk TPF guna mengungkap kecurangan Pemilu.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 29 April 2019 - 17:01 WIB
WowKeren - Isu kecurangan Pemilu kerap digaungkan oleh sejumlah pihak. Tentu saja, isu-isu semacam ini dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan selama proses penghitungan suara. Para relawan kubu Paslon 01 Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin baru-baru ini mengadakan sayembara. Bagi siapapun yang bisa membuktikan adanya kecurangan Pemilu, maka akan diberi hadiah sebesar Rp 100 miliar.
Terkait sayembara ini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberikan tanggapan. Juru Bicara BPN Andre Rosiade menilai akan lebih baik jika para relawan Jokowi tersebut mendorong pemerintah maupun KPU dan Bawaslu untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
"Seharusnya mereka mendorong TKN (Jokowi-Ma'ruf), Bawaslu, pemerintah, KPU bentuk tim pencari fakta," kata Andre dilansir dari Kumparan, Senin (29/4). "Supaya kita bisa buktikan bersama-sama."
Menurutnya, untuk bisa membuktikan kecurangan maka diperlukan data-data yang kuat. Oleh sebab itu, kehadiran TPF sangat dibutuhkan untuk mengungkap kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal.
"Karena memang kalau mau membuktikan TSMB, Terstruktur, Sistematis, Masif dan B itu Brutal memang harus butuh tim pencari fakta," tegas Andre. "Butuh data yang kuat, sehingga kecurangan ini bisa diungkap."
Andre mengatakan bahwa kecurangan-kecurangan selama proses Pemilu akan diungkap oleh pihak Prabowo-Sandiaga jika memang sudah tiba waktunya nanti. "Kita mah sekarang santai saja. Nanti kita akan ungkap semua," lanjut Andre.
Sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi menyiapkan uang sebesar Rp 100 miliar untuk diberikan pada siapa saja yang mampu membuktikan kecurangan Pilpres yang dianggap merugikan Prabowo. Syaratnya, peserta tersebut harus mampu mengubah perolehan suara Prabowo-Sandiaga sebesar lima persen. Adapun waktu pembuktiannya adalah sehari sebelum KPU merilis hasil resmi real count mereka.
"Atas nama beberapa pengusaha muslim, menyatakan menyiapkan dana Rp 100 miliar," kata Ketua Muslim Cyber Army Jokowi, Diki Chandra MM di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (28/4). "Akan dibayarkan cash, kepada pihak siapa pun, yang bisa membuktikan ada kecurangan, minimal lima persen."
(wk/zodi)
