Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, menyatakan bahwa banjir yang merendam sejumlah titik pada pekan lalu disebabkan oleh tidak adanya persiapan dari Anies sendiri.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 03 Mei 2019 - 10:26 WIB
WowKeren - Banjir yang merendam sejumlah titik di DKI Jakarta pada pekan lalu ternyata masih mendapat banyak sorotan hingga kini. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, sedikitnya ada 43 titik banjir di Jakarta.
Beruntung banjir mulai surut pada Senin (29/4) lalu, petugas Dinas Sumber Daya Air pun mendukung dengan membersihkan sisa lumpur. Sebelumnya, ketinggian banjir juga bermacam-macam, mulai dari 10 sentimeter hingga 2,25 meter.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selalu menjelaskan bahwa banjir tersebut merupakan kiriman dari daerah hulu, seperti Bogor dan Depok. Menurut Anies, drainase air yang belum sanggup mengatasi hujan berintensitas tinggi di daerah hulu adalah penyebab banjir.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, lantas menyatakan bahwa banjir tersebut disebabkan oleh tidak adanya persiapan dari Anies sendiri. Pasalnya, menurut Yani, Anies belum menunjukkan program nyata dalam membenahi masalah banjir di Ibu Kota.
"Tapi pengelolaan banjir enggak ada sama sekali," jelas Yani dilansir CNN Indonesia pada Jumat (3/5). "Saya pernah lihat satu dua tempat ada penggalian tapi tidak signifikan itu pun di bulan Januari."
Yani juga menyoroti program normalisasi sungai yang terhenti di era Anies. Menurut Yani, Anies termakan oleh janji kampanyenya yang menyebut tidak akan melakukan relokasi seperti Gubernur pendahulu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Pengelolaan banjir kan harusnya ada normalisasi, tapi dia termakan janji kampanyenya sendiri," jelas Yani. "Pak Gubernur berjanji tidak akan relokasi, ya gimana atasi banjir."
Menurut Yani, proyek normalisasi sungai di Jakarta memang mengharuskan pengambilan kembali lahan Negara yang ditinggali warga. Dengan demikian, pemerintah harus mau menyediakan rumah susun sebagai gantinya.
"Simpelnya begini, sepanjang 10 meter kiri dan ke kanan dari sungai itu kan lahan pemerintah pusat," terang Yani. "Harusnya dibebaskan dan pemerintah harus siapkan rusun. Kalau enggak mau ya sudah jadi begini."
(wk/Bert)
