Tragedi petugas KPPS yang meninggal bukan pertama kalinya dalam Pemilu 2019. Pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 lalu, ada sedikitnya 144 petugas KPPS yang meninggal, dimana terdapat empat surat suara.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 08 Mei 2019 - 14:14 WIB
WowKeren - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melontarkan tuduhan pedas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kematian ratusan petugas KPPS. Tuduhan tersebut disampaikan lewat akun Twitter miliknya menanggapi pernyataan KPU yang menyebut bahwa jumlah kematian petugas KPPS yang meninggal di Pemilu 2014 jumlahnya 144 orang.
"Jadi menurut @KPU_ID meningkatnya jumlah kematian adalah wajar? Karena tahun sebelumnya lebih rendah maka dirancang lah peraturan KPU yang membuat kematian yang lebih banyak?" cuit Fahri lewat akun Twitter miliknya poada Selasa (7/5). "Hebat ya...kemarin bukan dijadikan peringatan untuk menghindari malah untuk menambah."
Cuitan ini mendapat respons dari komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Lewat cuitan di Twitter, Pramono menjelaskan bahwa KPU sudah mengantisipasi beban kerja petugas KPPS. Hal itu dilakukan dengan cara membatasi jumlah pemilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 300 orang.
"Mohon maaf, bung @Fahrihamzah. Peraturan KPU yg mana?" tanya Pramono lewat cuitan di Twitter. "PKPU sdh antisipasi beban kerja itu dengan kurangi jumlah pemilih per/TPS maksimal 300. Kalau UU 7/2017 Pasal 350 (1) maks 500/TPS."
Akibat dibatasinya jumlah pemilih per TPS berimbas pada penambahan jumlah TPS itu sendiri. Bahkan jumlah TPS di Pemilu 2019 70 persen lebih banyak dibanding sebelumnya. Oleh sebab itu, KPU tidak mungkin menurunkan lagi jumlah batas maksimal pemilih karena akan semakin menambah anggaran. Tentu saja hal ini justru akan berbanding lurus dengan jumlah saksi yang diperlukan.
"Selain itu juga memberatkan peserta Pemilu," tutur Pramono dilansir dari Kumparan. "Karena jumlah saksi yang harus disiapkan makin banyak. Biaya saksi makin berat."
Selain mengurangi jumlah pemilih, KPU juga telah mengimbau kepada para petugas KPPS untuk mengambil cuti di hari setelah Pilpres berlangsung. Namun, karena etos kerja yang tinggi membuat sejumlah petugas KPPS memilih untuk tetap bekerja. "Tapi ada beberapa dari KPPS itu yang tetap masuk kerja hari Kamis setelah begadang semalaman karena etos kerja mereka yang tinggi," tambah Pramono.
(wk/zodi)
