Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga mengatakan bahwa pihaknya telah menarik semua saksi dari KPU pusat maupun daerah karena dugaan kecurangan Pemilu sudah dibeberkan secara gamblang.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 15 Mei 2019 - 10:01 WIB
WowKeren - Badan Pemenangan Nasional (BPN) menarik seluruh saksi penghitungan suara untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dari KPU pusat hingga daerah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso.
"Per-tadi hari ini diumumkan demikian," kata Priyo di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). "Dengan demikian seluruh saksi-saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, di provinsi, dan kabupaten kota yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik."
Penarikan para saksi tersebut berkaitan dengan dugaan kecurangan Pemilu yang kerap disuarakan oleh kubu 02. Priyo mengatakan bahwa semua masalah dugaan kecurangan sudah disampaikan oleh pihaknya secara terbuka. Selanjutnya, ia menyerahkan kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Semua argumen dan semua bentuk-bentuk kecurangan sudah disampaikan sekarang berpulang pada KPU RI," tutur Priyo. "Dan berpulang pada yang sekarang pegang kekuasaan yang masih pegang kekuasaan untuk bisa menilai dan melakukan langkah-langkahnya."
Priyo juga menyerahkan kepada rakyat bagaimana akan menghadapi situasi tersebut. "Sikap Pak Prabowo jelas, sikap Pak Sandi Uno jelas, sikap perwakilan kita semua jelas, sekarang berpulang pada rakyat bagaimana menghadapi situasi," tambah politikus Partai Berkarya tersebut.
Sementara itu, Prabowo dengan tegas menolak hasil penghitungan suara oleh KPU yang dianggapnya curang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran.
"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang," kata Prabowo saat mengungkap fakta kecurangan Pilpres di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). "Kamu tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran."
Oleh sebab itu, ia berharap agar KPU mau mengambil sikap untuk menyikapi dugaan kecurangan tersebut. KPU, dikatakannya, harus mampu menjunjung kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa di masa depan.
"Kau yang harus memutuskan, kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia," tegas Prabowo. "Atau meneruskan kebohongan ketidakadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia."
(wk/zodi)
