Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut bahwa PD akan tetap setia berada di koalisi Adil Makmur hingga MK mengeluarkan putusan terkait PHPU Pilpres 2019.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 12 Juni 2019 - 20:11 WIB
WowKeren - Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya masih setia berada di barisan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Juni mendatang. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan.
"Menyangkut masalah posisi Partai Demokrat sampai saat ini dan sampai dengan hasil keputusan MK," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6). "Partai Demokrat masih di posisi 02."
Meski demikian, PD tidak menutup komunikasi politik dengan kubu 01, Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin. Syarief menilai bahwa komunikasi politik cukup penting untuk dilakukan demi rakyat. Menurutnya, diperlukan adanya kebersamaan untuk bisa membangun bangsa dan negara.
"Tentu ada yang bertanya di 02 tetapi kemudian komunikasinya dengan 01 tetap jalan?" lanjut Syarief. "Ya memang begitu, masa kami tidak boleh komunikasi. Ini untuk kepentingan rakyat."
Lebih jauh, Syarief menuturkan bahwa tidak menutup kemungkinan PD juga akan mengambil sikap setelah MK mengeluarkan putusan terkait PHPU Pilpres 2019. Nantinya, sikap politik tersebut akan ditentukan melalui rapat koordinasi dan paripurna. "Sekarang kami menentukan sikap, bagaimana setelah keputusan MK tentu kami akan melakukan rapat konsolidasi dan rapat paripurna di DPP," tutur Syarief.
Sayrief tidak menjelaskan bagaimana sikap PD nantinya, apakah akan tetap berada di koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga atau justru bermanuver ke Jokowi-Ma'ruf. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk jika PD harus menjadi partai tengah seperti yang telah mereka lakukan selama ini.
"Jadi partai tengah juga mungkin," lanjut Syarief. "Tetapi lagi-lagi saya katakan ini tergantung dari bagaimana kami menyikapi dan bagaimana rapat paripurna nanti."
Sebelumnya, Ma'ruf menyampaikan bahwa pihak 01 membuka pintu bagi partai mana saja untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja. Namun, perlu diingat bahwa untuk urusan kementerian hal itu akan sepenuhnya menjadi wewenang Jokowi selaku presiden.
"Kalau (Demokrat dan PAN) bergabung sih mungkin," kata Ma'ruf di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (11/6). "Kalau soal kabinet sih urusan Pak Jokowi."
(wk/zodi)
