Sejumlah Ustazah, guru ngaji, dan emak-emak yang tergabung dalam Ustazah Peduli Negeri (UPN) menggelar doa bersama dan salat zuhur di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 14 Juni 2019 - 16:51 WIB
WowKeren - Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 digelar pada hari ini (14/6). Sejumlah relawan pun hadir untuk mengawal jalannya persidangan di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya adalah sejumlah wanita yang tergabung dalam Ustazah Peduli Negeri (UPN).
Para Ustazah tersebut menggelar doa bersama dan salat zuhur di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mayoritas wanita yang tergabung dalam UPN berasal dari Jawa Barat.
"UPN ini merupakan gabungan dari ustazah, guru ngaji, dan emak-emak mujahidah seluruh Indonesia," jelas Ketua UPN, Ustazah Nurdiyati Akma, dilansir Antara pada Jumat. "Yang datang saat ini kebanyakan dari Jawa Barat."
Doa bersama tersebut dipimpin langsung oleh Nurdiyati. Ia pun menyampaikan isi doa yang mereka panjatkan. "Dalam doa kami meminta agar menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam," ungkap Nurdiyati.
Kegiatan mereka sempat terhenti lantaran turunnya hujan yang cukup lebat kala memasuki waktu salat Jumat. Sebagian simpatisan sejumlah 20 orang pun menggelar salat zuhur berjamaah sembari berlindung di bawah jembatan penyeberangan.
Nurdiyati lantas menegaskan bahwa UPN akan bertahan dan mengawal jalannya sidang perdana tersebut. Ia juga mengaku ingin memberi semangat kepada hakim-hakim MK.
"Kita ingin memberi semangat pada hakim-hakim MK," terang Nurdiyati. "Agar bisa melaksanakan pengadilan dengan adil, menjadi hakim yang jujur."
Selain para Ustazah dalam UPN, Alumni Universitas Indonesia (UI) rupanya juga menggelar aksi di dekat Gedung MK. Sama dengan UPN, mereka juga mengaku hendak mengawal jalannya sidang dan memberikan dukungan kepada MK.
"Aksi ini memberikan dukungan moril, support ke MK supaya mereka tidak usah takut," ujar koordinator aksi sekaligus mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, pada Jumat (14/6). "Mereka independen dalam mengambil keputusan demi keadilan, demi kemanusiaan, demi kedaulatan NKRI sesuai fakta hukum."
(wk/Bert)
