Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) ingin memastikan bahwa kandidat Capim yang mendaftar memiliki rekam jejak yang bersih dari paham radikalisme.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 17 Juni 2019 - 13:43 WIB
WowKeren - Pemerintah terus berupaya menyisir paham radikalisme dari seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali di lingkup pejabat. Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) menelusuri rekam jejak para calon pimpinan yang mendaftar menjadi komisioner lembaga anti rasuah dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Paparan radikalisme tak bisa dipandang sebelah mata di Indonesia sebab berpotensi mengancam ketahanan nasional. Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih tidak ingin jika calon pimpinan KPK terindikasi memiliki paham radikal.
"Berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme," kata Yenti di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6). "Sehingga Pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungan ke sana (radikalisme)."
Untuk mengetahui apakah para calon yang mendaftar sebagai Capim KPK menderita paham radikalisme atau tidak, Yenti akan melakukan berdasarkan tes psikologi klinis dan meminta data dari BNPT. Tes tersebut akan membantu pihaknya melihat ada tidaknya kecenderungan pendaftar untuk terpapar radikalisme.
"Berkaitan dengan masalah psikologi," jelas Yenti. "Pemahaman psikologi dan bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme."
Tak hanya BPNT, KPK juga akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengetahui rekam jejak para calon pemimpin KPK yang mendaftar. Selain memastikan bahwa kandidat bebas paparan radikalisme, Yenti juga ingin agar mereka yang akan menjabat sebagai komisioner KPK nantinya tidak memiliki kaitan dengan gembong narkoba.
"Barangkali nanti ada catatan-catatan," lanjut Yenti. "Bahwa yang bersangkutan yang mendaftar ini ada namanya terlibat di dalam sindikat narkotika. Ini penting."
Sementara itu, anggota Pansel KPK Hamdi Muluk mengatakan bahwa BNPT adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki otoritas dan data terkait ideologi radikal. Inilah alasan mengapa pihaknya menggandeng BNPT untuk menelusuri jejak rekam para pendaftar. "Itu sebabnya kami minta bantuan BNPT juga untuk melakukan tracking," kata Hamdi dalam kesempatan yang sama.
(wk/zodi)
