Advokat sekaligus aktivis HAM tersebut menolak menjadi saksi dalam persidangan karena menilai kedua Capres memiliki catatan terkait kasus pelanggaran HAM.
- Wahyu
- Kamis, 20 Juni 2019 - 11:58 WIB
WowKeren - Salah satu saksi yang diajukan Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno adalah aktivis HAM Haris Azhar. Namun Haris disebut menolak bersaksi dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 tersebut.
Penolakan ini pun dianggap PDI Perjuangan sebagai pukulan balik ke kubu 02. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira bahkan turut menyinggung salah satu alasan penolakan Haris sebagai saksi, yakni terkait catatan pelanggaran HAM.
"Yang mengajukan adalah Tim 02, mengajukan saksi yang tidak bersedia menjadi saksi adalah 'pukulan balik' buat Tim 02," ujar Andreas. "Apalagi Haris juga tidak bersedia karena alasan pelanggaran HAM oleh Prabowo."
Dalam surat penolakan sebagai saksi yang dilayangkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyebutkan beberapa alasannya, salah satunya adalah terkait catatan HAM. Ia menyebut baik pihak Prabowo sebagai Pemohon maupun pihak Jokowi sebagai Terkait sama-sama memiliki catatan terkait masalah HAM.
"Di mana Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat," tulis Haris, dikutip dari surat yang ditujukannya kepada Majelis Hakim MK.
"Sementara Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997-1998," sambungnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah mengaku pihaknya menghormati alasan Haris tersebut. Namun Basarah meminta semua pihak untuk menyadari bahwa penuntasan kasus HAM di masa lalu tidak semata-mata ditentukan faktor keberanian Jokowi.
"Saya hormati sikap Bung Haris Azhar tersebut," tutur Basarah. "Sebagai aktivis dan pejuang HAM, memang dia harus menjaga independensinya dari pusaran kepentingan politik praktis Pilpres."
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno juga mengomentari alasan Haris tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu memang sulit.
Sementara itu pihak Gerindra selaku pengusung utama Prabowo dalam Pilpres 2019 pun angkat bicara. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengaku pihaknya tetap menghormati keputusan Haris tersebut. Namun Andre menuturkan pihaknya berharap supaya poin-poin kesaksian Haris yang disampaikan melalui surat tetap diperhatikan.
(wk/wahy)
