Imbauan ini disampaikan karena pemerintah, sejauh ini, tidak berencana untuk membatasi akses media sosial seperti yang diterapkan pada 21-22 Mei 2019 silam.
- Wahyu
- Kamis, 27 Juni 2019 - 09:02 WIB
WowKeren - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pleno pembacaan putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 hari ini, Kamis (27/6) pukul 12.30 WIB. Menanggapi agenda tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta warganet tak menyebarkan hoaks saat sidang berlangsung.
"Mari kita jaga dunia maya kita untuk tidak memantik hoaks dan tidak menyebarkan hoaks," ujar Rudiantara ketika ditemui di Medan, Sumatera Utara, Rabu (26/6). "Apalagi yang bersifat provokasi, hasutan, dan sebagainya."
Ia lantas menjelaskan hoaks atau informasi yang bersifat menghasut masih kerap berseliweran di media sosial. Pihaknya pun telah menindak tegas dengan menutup akun-akun tersebut. Namun kenyataannya akun-akun hoaks semacam itu masih terus ada hingga saat ini.
Rudiantara kemudian mencontohkan penutupan 600 akun terkait hoaks pada 21 Juni lalu. Lalu pada 22 dan 24 Mei, ia mengaku menemukan lebih banyak akun penyebar hoaks atau hasutan dan provokasi di media sosial. Bahkan URL kanal yang digunakan menginjak angka 600 sampai 700.
"Ditutup lagi, besoknya ada lagi," kata Rudiantara. "Nah sekarang sudah turun di angka 100 (URL). Ini yang kita jaga dengan jangan memantik hoaks dan jangan memviralkan hoaks."
Dengan menjamurnya akun-akun penyebar informasi bohong itu, Rudiantara mengaku belum memastikan akan melakukan pembatasan akses ke media sosial atau tidak. "Saya tidak bisa mengatakan akan ada atau tidak ada," katanya.
Untuk diketahui, pemerintah melalui Kemenkominfo mengambil langkah tegas dengan membatasi akses sejumlah media sosial dan aplikasi perpesanan pada 21-22 Mei 2019 lalu. Kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra itu diambil demi mencegah penyebaran hoaks terutama berkaitan dengan aksi massa dan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang diumumkan sehari sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rudiantara juga menyindir sebagian kelompok masyarakat yang tetap menggelar demonstrasi di sekitar Gedung MK. Ia mengaku heran dengan aksi massa tersebut padahal kedua kubu yang bersengketa telah menyatakan akan menerima apapun hasil keputusan MK dan tidak akan mengerahkan massa.
"Terus kalau ada orang yang masih mau demo," ucapnya, dilansir dari laman CNN Indonesia, Kamis (27/6). "Itu demo untuk siapa?"
(wk/wahy)
