Prabowo disebut belum memutuskan arah politik usai Pilpres 2019. Namun, Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono, memiliki pandangan sendiri soal pilihan menjadi oposisi atau koalisi pemerintahan Jokowi.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 29 Juni 2019 - 09:58 WIB
WowKeren - Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah usai. Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan segera ditetapkan sebagai paslon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pada Minggu (30/6) besok.
Sementara itu, Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra disebut belum menentukan arah politik usai Pilpres 2019. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Meski demikian, Poyuono rupanya memiliki pandangan sendiri soal pilihan menjadi oposisi atau koalisi pemerintahan Jokowi. Menurut Poyuono, akan lebih baik apabila Partai Gerindra bergabung dengan Jokowi.
"Oposisi atau tidak semuanya belum diputuskan oleh Pak Prabowo," tutur Poyuono dilansir detikcom, Jumat (28/6). "Kalau kita berkoalisi justru lebih baik karena kita bisa saling membangun negara ini."
Namun, Poyuono juga menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan asal setuju terhadap suatu kebijakan apabila mereka jadi berkoalisi dengan Jokowi. Ia memastikan bahwa Partai Gerindra akan menjadi koalisi yang kritis.
"Berkoalisi juga bukan berarti kita akan selalu sepakat dengan sebuah program-program pemerintah yang bisa membahayakan kepentingan negara," jelas Poyuono. "Pasti kita akan tolak."
Menurut Poyuono, banyak keuntungan yang akan didapat apabila Partai Gerindra berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah Partai Gerindra bisa "menjaga" Jokowi selama menjadi Presiden.
"Justru dengan kita berkoalisi kita lebih memberikan masukan dan mengingatkan Kangmas Joko Widodo jika ada setan setan kurap di sekitar Kangmas Joko Widodo yang ingin menjerumuskan Kangmas Joko Widodo agar berbuat atau membuat kebijakan yang bisa membahayakan negara," ungkap Poyuono. "Misalnya sebuah kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada petani, buruh dan nelayan serta pengusaha nasional."
Sedangkan apabila menjadi oposisi, Partai Gerindra disebutnya baru bisa mengkritik kebijakan setelah kebijakan itu dibuat. "Jadi oposisi justru kita baru bisa mengkritisi setelah pemerintah membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat dan biasanya untuk membatalkan kebijakan tersebut sangat sulit. Contoh saja PP 78 tentang pengupahan yang banyak merugikan pekerja dan pengusaha serta PP tentang TKA. Jadi jauh lebih baik berkoalisi daripada oposisi."
(wk/Bert)
