Wali kota Kyoto, Daisaku Kadokawa, mengundang Kim untuk datang ke Jepang agar pendiri KKW Beauty tersebut bisa merasakan langsung bagaimana budaya penggunaan Kimono.
- Luthfiatun Nisa
- Selasa, 02 Juli 2019 - 10:25 WIB
WowKeren - Kisruh soal nama brand pakaian dalam terbaru Kim Kardashian, "Kimono Solutionwear", rupanya masih berbuntut panjang. Pasalnya bintang "Keeping Up with the Kardashians" tersebut dituding melakukan bentuk perampasan budaya Jepang lantaran menggunakan nama "Kimono".
Seperti yang diketahui, Kimono merupakan pakaian adat Jepang yang bahkan sudah menjadi identitas budaya Negeri Sakura tersebut sejak delapan abad lalu. Alhasil, Kim pun dituding menyalahgunakan kata "Kimono" dalam brand terbarunya yang sama sekali tidak merepresentasikan busana tradisional Jepang sedikit pun.
Bahkan sejumlah netizen tak segan menuliskan petisi di laman Change.org, dimana mereka meminta agar Kim mengganti nama merek lini pakaian dalamnya. Akan tetapi, Kim sendiri memilih abai dan tetap menggunakan "Kimono" sebagai merek dagang.
Kini, pemerintah Jepang akhirnya ikut turun tangan secara langsung. Dilansir Japan Times pada Selasa (2/7), wali kota Kyoto, Daisaku Kadokawa, melayangkan surat resmi yang berisi permintaan agar Kim membatalkan pengajuan merek dagang dengan nama "Kimono".
"Kimono adalah baju etnik tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan serta sejarah nenek moyang, dan merupakan budaya yang kami cintai dan telah diwariskan dengan seksama dalam kehidupan kami," tulis Kadokawa. "Maka dari itu, Kimono seharusnya tidak boleh dimonopoli."
Di akhir suratnya, Daisaku Kadokawa juga turut mengundang Kim untuk datang ke Kyoto. Hal tersebut dilakukan agar pendiri KKW Beauty tersebut bisa merasakan langsung bagaimana budaya penggunaan Kimono di Jepang.
Sebelumnya, Kim sendiri telah mengeluarkan pernyataan tertulis melalui The New York Times terkait kontroversi merek dagang "Kimono". Menurut wanita berusia 38 tahun ini, ia memilih kata "Kimono" sebagai representasi akan keindahan dan detail pada kain, dan ia juga tidak memiliki niatan sedikit pun untuk menjual produk yang menghina pakaian tradisional Jepang tersebut.
"Aku mengerti dan sangat menghormati Kimono dalam budaya Jepang," tulisnya. "Aku tidak akan melarang siapa pun membuat kimono atau menggunakan kata 'Kimono' jika itu berkaitan dengan kain tradisional (Jepang)."
(wk/luth)
