Nasional

FPI menilai pernyataan Dahnil merupakan hak dan tanggung jawab Dahnil, namun untuk memulangkan Habib Rizieq melalui wacana rekonsiliasi ini harus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

• Wahyu
• Sabtu, 06 Juli 2019 - 10:12 WIB

WowKeren - Mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak sempat mengomentari wacana rekonsiliasi antara kedua Calon Presiden (Capres) 2019. Ia menilai rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo tak perlu terlaksana.

Bahkan dalam cuitannya, Dahnil berpendapat ketimbang mengadakan rekonsiliasi sebaiknya pemerintah memulangkan Habib Rizieq Syihab. Ia pun meminta supaya masyarakat Indonesia berhenti mengkriminalisasi ulama-ulama dengan tudingan radikalisme.

"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yg paling tepat beri kesempatan kpd HABIB RIZIQ kembali ke Indonesia," cuitnya melalui akun Twitter @Dahnilanzar, Kamis (4/7). "Stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yg otentik, stop narasi2 stigmatisasi radikalis dll."

Front Pembela Islam (FPI) pun angkat bicara soal pendapat Dahnil ini. Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan belum mengetahui sikap Habib Rizieq terkait pernyataan tersebut.

"Kalau yang ini saya belum konfirmasi dengan beliau," katanya, Jumat (5/7) malam. "Karena ini kan masalah sikap beliau ya."

Sugito menuturkan tak bisa banyak berkomentar soal pernyataan Dahnil itu. Sebab menurutnya kepulangan Habib Rizieq harus terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan.

"Itu hak Pak Dahnil (untuk menyatakan demikian)," katanya, dilansir dari Detik News, Sabtu (6/7). "Tapi kan yang bersentuhan langsung Habib Rizieq. Akan konfirmasi dulu."

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga sempat menyatakan pendapatnya soal pernyataan Dahnil ini. Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi antara kedua tokoh nasional tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk membicarakan masalah perseorangan.

"Kita bicaranya sekali lagi bicara negara, sepanjang itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, national interest. Harus berpikir lebih panjang," katanya tegas di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Jumat (5/7). "Jangan terjebak pemikiran pragmatis. Nanti menjadi mengganggu sistem negara ini."

Di sisi lain, Partai Gerindra sempat menyebut bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowoakan terlaksana pada bulan Juli ini. "Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi Insya Allah bulan Juli ini," tutur anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, di Gedung DPR Senayan pada Rabu (3/7).