Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengunjungi Lapangan Banteng yang telah direvitalisasi untuk pertama kalinya dan mengabadikannya dalam vlog.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 10 Juli 2019 - 20:55 WIB
WowKeren - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, baru-baru ini berkunjung ke Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, yang telah direvitalisasi. Momen tersebut lantas diabadikan dalam vlog yang diunggah ke kanal YouTube "Panggil Saya BTP" pada Selasa (9/7).
Dalam vlog tersebut, Ahok sempat disapa dan dicurhati oleh seorang pedagang kerak telor. Pedagang tersebut mengaku kini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pedagang itu mengaku sempat diberangkatkan ke Kota Casablanca, Maroko, pada era Ahok untuk acara kuliner. Ia lantas bercerita bahwa dagangannya kini sudah berkali-kali diangkut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Pak Ahok, saya ucapkan terima kasih dulu saya diberangkatkan ke Maroko waktu itu. Kerak telor Lapangan Banteng. Waktu itu buat acara makan di Casablanca," ungkap pedagang tersebut. "Di Balai Kota sudah enggak bisa dagang lagi. Kurang diperhatikan. Sudah berapa kali saya diangkut tatib. Enggak dikasih tempat sampai sekarang."
Menanggapi curhatan tersebut, Ahok pun menyarankan agar para pedagang mengirimkan surat kepada pemerintah setempat. Menurut Ahok, sejumlah pedagang kuliner memang harus disediakan tempat.
"Bikin ini aja, ramai-ramai bikin surat buat sediakan tempat. Saya di luar negeri pun tempat wisata pasti ada titik buat orang dagang," tutur Ahok. "Harus ada ada tempatnya, tapi memang enggak boleh banyak, yang sudah ditentukan aja."
Dalam kesempatan itu, Ahok juga sempat menanyakan soal fasilitas toilet yang ada di Lapangan Banteng. Pedagang tersebut mengaku bahwa toilet di sana tidak berfungsi. "Toilet juga enggak pernah fungsi ya? Enggak bisa berfungsi?" ujar Ahok.
Di sisi lain, proyek revitalisasi Lapangan Banteng sendiri sudah dicanangkan sejak Ahok masih menjabat pada 2016. Namun, pengerjaannya baru dilakukan pada November 2017 dan diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada Juli 2018.
Menurut Dinas Kehutanan, proyek tersebut memakan biaya Rp 60 miliar. Biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta melalui skema kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan dan dana corporate social responsibility (CSR).
(wk/Bert)
