Pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro menilai pemerintah Indonesia sengaja 'menjebak' Imam Besar FPI itu supaya tertahan di Arab Saudi dan tak bisa pulang ke Tanah Air.
- Wahyu
- Kamis, 11 Juli 2019 - 10:10 WIB
WowKeren - Polemik pemulangan Habib Rizieq Syihab masih ramai diperdebatkan di Indonesia. Termutakhir, kuasa hukum Imam Besar FPI itu menyebut kliennya terhalang pulang ke Indonesia karena "dijebak" oleh pemerintah.
Sugito Atmo Prawiro menyebut pemerintah Indonesia sengaja membuat Rizieq overstay di Arab Saudi. Selain itu, Rizieq sempat "dijebak" dengan pemasangan bendera tauhid yang menyerupai bendera ISIS di dinding rumah Rizieq. Karena bendera itu Rizieq sempat diperiksa oleh kepolisian setempat.
Menanggapi tuduhan itu, istana negara pun angkat bicara. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegaskan pemerintah tak pernah menghalangi kepulangan Rizieq.
"Dari awal kan sudah kita bilang bahwa yang pasti untuk beliau pulang ke Tanah Air itu tidak ada satu institusi di negeri ini pun yang menghalangi beliau," kata Ngabalin, Rabu (10/7). "Bahwa kalau ada urusan, ada masalah yang terkait di luar negeri, monggo, baik di luar negeri maupun Tanah Air, ya kita berharap HRS bisa menghadapinya, menyelesaikannya dengan baik."
Ngabalin pun sekali lagi menegaskan tak ada institusi yang menghalangi atau melarang Rizieq untuk kembali ke Tanah Air. Kalaupun Rizieq bermasalah di luar negeri, ujar Ngabalin, itu menjadi tanggung jawab Rizieq sendiri dan tak seharusnya dikaitkan dengan pemerintah.
"Bahwa ada masalah di luar negeri tentu jangan dikaitkan dengan pemerintah maupun dengan urusan dalam negeri," tuturnya, dilansir dari Detik News, Kamis (11/7). "Karena urusan luar negeri itu sama sekali tidak ada urusannya dengan campur tangan dengan pemerintah Indonesia."
"Berprasangka baik atau berhusnuzan itu adalah ciri dasar dari orang-orang mukmin," imbuhnya. "Janganlah dikait-kaitkan dengan pemerintah maupun urusan dalam negeri."
Soal pengacara Rizieq yang menganggap kliennya "dijebak" dengan urusan bendera tauhid, Ngabalin pun mengaku keheranan. Ia menyebut pemerintah tak mengurusi urusan negara lain dan lebih fokus untuk melayani kepentingan bangsa.
"Masa pemerintah bisa campur tangan urusan dalam negeri di negeri orang?" ujar Ngabalin. "Presiden dan pemerintah konsentrasi mengurus dan bekerja dengan sekuat tenaga melayani kepentingan rakyat, melayani kepentingan bangsa dan negara."
(wk/wahy)
