Sri Mulyani Siap Kucurkan Rp 10 Triliun Untuk Kartu Pra-Kerja Jokowi
Instagram/smindrawati
Nasional

Dengan program ini, pemerintah berjanji akan memfasilitasi para lulusan SMK dan setara dengan pelatihan. Bahkan pemerintah juga mengaku akan memberikan insentif kepada para peserta pelatihan.

WowKeren - Kartu Pra-Kerja yang menjadi "jualan" utama Joko Widodo selama kampanye kemarin mulai ditindak serius. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) disebut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program kerja tersebut. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri.

Ia menyatakan alokasi dana tersebut sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dibahas hari ini, Senin (15/7). "Anggarannya yang setidaknya dicadangkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 10 triliunan," ungkapnya pasca menghadiri rapat pagu indikatif RAPBN 2020.


Namun walaupun sudah direncanakan dari sisi finansial, Hanif mengaku belum tahu anggaran program terkait akan dimasukkan ke anggaran Kemnaker atau terbagi ke kementerian lain. Hal tersebut, ujarnya, belum benar-benar diputuskan lantaran konsep kartu yang masih difinalisasi lintas kementerian.

"Kami hanya tinggal selesaikan desain," tuturnya, dikutip dari CNN Indonesia. "Sedang diselesaikan di bawah Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution)."

Dalam kesempatan itu, Hanif juga menekankan keinginan Jokowi untuk fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, sejumlah program yang menyasar tujuan pembangunan kualitas manusia akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran.

Termasuk di antaranya soal program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan pendidikan vokasional yang dikelola Kemnaker. Hanif mengatakan SMI sudah menyetujui kenaikan anggaran untuk program BLK Komunitas dari Rp 1 triliun pada APBN 2019 menjadi Rp 2 triliun pada RAPBN 2020.

"BLK Komunitas setidaknya (memberikan pelatihan ke) dua ribu orang," jelasnya. "(Anggarannya) sudah dicadangkan Rp 2 triliun."

Namun Hanif belum bisa memberi bocoran terkait kemungkinan kenaikan anggaran untuk program vokasi pada tahun depan. Tetapi ia menekankan bahwa penambahan anggaran ini juga bisa didapat dari "sumbangan" perusahaan swasta.

Untuk diketahui, melalui Kartu Pra-Kerja, pemerintah berjanji akan memberikan gaji bagi para lulusan SMK atau setingkat yang belum memiliki pekerjaan. Gaji yang dimaksud berupa insentif dari pemerintah sambil menjalankan berbagai pelatihan keterampilan yang disediakan dalam program tersebut.

You can share this post!

Related Posts
Loading...