Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa denda yang dibayarkan oleh pengusaha sawit itu nantinya akan masuk ke dalam penerimaan negara.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 16 Juli 2019 - 15:58 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Bank Dunia (World Bank) menyebut bahwa banyak lahan sawit di Indonesia yang bermasalah. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 80 persen.
Luhut mengungkapkan bahwa penyebab permasalahan tersebut cukup beragam. Ada yang bermasalah dengan izin pemakaian lahan dan ada juga pengusaha yang mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan sekitar. Untuk itu, ia meminta semua pihak yang bersangkutan untuk benar-benar memperhatikan masalah ini.
"Saya mohon semua berkaca, saya bicara (pada) presiden, 80 persen lebih kelapa sawit dari laporan World Bank bermasalah semua," kata Luhut di Gedung BPPT Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Selasa (16/7). "Karena dapat izin segini mungkin segini tambahannya atau seterusnya, tidak ada plasmanya atau tidak memperhatikan lingkungannya."
Luhut menilai bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan imbas dari "dosa" masa lalu. Untuk itu sebagai solusinya, ia meminta agar para pengusaha sawit yang terbukti melakukan pelanggaran segera dikenakan denda. Sebab jika tidak diberikan denda, permasalahan ini justru akan berlarut-larut.
"Sekarang mau diapakan dosa-dosa lalu, usulan saya dosa-dosa lalu kita penalti saja biar selesai hukumnya," tegas Luhut. "Karena kalau tidak habis energi kita ngurusin ini."
Meski demikian, Luhut tidak memberikan penjelasan rinci terkait berapa besaran denda yang harus dibayar oleh pengusaha sawit. Selanjutnya, denda ini akan dimasukkan ke dalam kas penerimaan negara. Dengan penataan lahan dan sistem yang baik, maka potensi penambahan pajak juga akan meningkat. Berdasarkan laporan Bank Dunia, potensi tambahan tersebut bisa mencapai 70 miliar dolar AS setiap tahunnya.
"Harus bayar penalti pemerintah, kita tahu berapa banyak lahan dia yang harus kita pajaki dan sehingga penerimaan negara," jelas Luhut. "Kalau dari World Bank menyampaikan potensi penerimaan pajak kita lagi, dari apa yang sekarang kalau kita kelola sistem pajak yang bagus kira-kira US$ 70 miliar per tahun."
(wk/zodi)
