Kementerian BUMN meminta sejumlah BUMN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB ini diharapkan nantinya akan digelar sesuai aturan main pasar modal.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 17 Juli 2019 - 10:31 WIB
WowKeren - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta BUMN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro.
"Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB," kata Imam dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (17/7). Nantinya, proses RUPSLB itu harus dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada aturan main pasar modal, termasuk melalui publikasi media.
Imam menambahkan dalam RUPS ini akan ada dua agenda penting, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN. Meski demikian, ia belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut. Masih dilansir dari CNBC Indonesia, ada sekitar 20 hingga 25 BUMN yang diminta untuk menggelar RUPSLB.
Sementara itu Pengamat Ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira menilai bahwa perombakan direksi BUMN ini mengandung unsur politis. Menurutnya, perombakan tersebut tak terkait dengan kinerja BUMN itu sendiri.
"Nantinya biarpun Menteri bukan Rini, posisi BUMN nantinya akan tetap loyal ke Rini Soemarno" kata Bhima. "Jadi belum tentu soal kinerja direksi BUMN. Ini banyak motif politiknya."
Bima menilai bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno adalah salah satu menteri yang posisinya sedang terancam saat ini. Hal tersebut lantaran pengelolaan BUMN banyak menunjukkan ketidakberesan. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat "menyentil" Rini saat rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Menurut Bhima, kasus keuangan Garuda Indonesia yang belum lama ini menjadi sorotan menjadi hal yang cukup fatal bagi Rini. Belum lagi ditambah Dirut PLN Sofyan Basir yang tersandung tindak pidana korupsi.
"Menteri BUMN juga kocar-kacir melihat Direksi beberapa BUMN tersandung kasus korupsi," jelas Bhima. "Misalnya Dirut PLN Sofyan Basir dan terbaru adalah laporan keuangan Garuda Indonesia yang sudah terbukti bermasalah."
(wk/zodi)
