Selama masa Pilpres, banyak kelompok radikal yang ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk menggalang dukungan politik bahkan setelah MK membacakan hasil sengketa Pilpres sekalipun.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 17 Juli 2019 - 13:43 WIB
WowKeren - Sabtu (13/7) merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya di hari itu, dua tokoh besar nasional yang sempat bersaing sengit di kontestasi Pilpres, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, resmi bertemu. Keduanya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta.
Pengamat politik Populi Center Rafif Pamenang Imawan menilai pertemuan tersebut bisa mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal yang selama ini menentang demokrasi Pancasila. Dikatakannya, kelompok tersebut akan semakin tersudutkan dalam menggalang dukungan.
"Kelompok anti demokrasi tersudut usai pertemuan Jokowi-Prabowo," kata Rafif melalui keterangan tertulis, Rabu (17/7). "Kelompok radikal kehilangan ruang untuk menggalang dukungan."
Sebab selama momen Pilpres, banyak kelompok yang anti dengan Pancasila memanfaatkannya untuk menggalang dukungan politik. Bahkan meskipun pemenang Pilpres telah diumumkan dan Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa Pilpres, para kelompok radikal masih belum berputus asa untuk mencari dukungan.
Hal itu disebabkan karena mereka masih melihat adanya peluang mengingat Prabowo belum secara resmi mengakui jika Jokowi memenangkan Pilpres. Oleh sebab itu dengan bertemunya Jokowi dan Prabowo maka kelompok radikal tersebut telah kehilangan momentum untuk mencari dukungan.
"Sementara bagi blok kepentingan politik praktis seperti Gerindra sudah selesai masalah Pemilu," tutur Rafif. "Namun bagi organisasi radikal, momentumnya telah hilang."
Lebih lanjut, Rafif menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara jajaran partai politik dengan organisasi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menghalau kehadiran kelompok radikal di NKRI.
"Oleh karenanya perlu untuk memperkuat hubungan antara parpol dan ormas sehingga kanal agregasi politik dapat terkumpul di parpol," lanjut Rafif. "Dengan cara ini organisasi anti demokrasi dapat kehilangan ruang gerak."
(wk/zodi)
