Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat Dewan Pembina pada Jumat (19/7) untuk membahas perkembangan politik terkini.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 17 Juli 2019 - 14:52 WIB
WowKeren - Isu mengenai pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah marak dibicarakan. Selain mengenai susunan kabinet, persoalan parpol mana saja yang akan menjadi koalisi maupun oposisi juga tengah menjadi topik hangat.
Salah satu parpol yang paling membuat publik penasaran dengan keputusannya adalah Partai Gerindra. Pasalnya, Gerindra dipimpin oleh Prabowo Subianto yang menjadi rival politik Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, pun buka suara. Menurut Ferry, masih ada kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun tak menutup kemungkinan pula untuk tetap bertahan di oposisi.
"Saat ini masih 50:50," tutur Ferry dilansir CNN Indonesia pada Rabu (17/7). "Belum diputuskan."
Menurut Ferry, Gerindra akan mengadakan rapat Dewan Pembina pada Jumat (19/7) besok untuk membahas perkembangan politik terkini, salah satunya adalah hasil pertemuan Prabowo dengan Jokowi pada Sabtu (13/7) lalu. Rapat tersebut akan digelar di kediaman Prabowo sang Ketua Umum di Hambalang, Bogor.
Setelah itu, Gerindra akan menghelat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Agustus 2019 mendatang. Pada Rapimnas tersebut, baru akan diputuskan dimana posisi Gerindra akan berdiri dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama 5 tahun mendatang. "Apakah bersama koalisi pemerintah atau oposisi," terang Ferry.
Meski demikian, Ferry tak mau menjelaskan alasan yang membuat Gerindra belum mantap menjadi oposisi. "Masa kita minta (posisi). Kalau ditawarkan mungkin iya," jelas Ferry.
Sementara itu, Ferry tak memungkiri bahwa oposisi memang diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Demokrasi sendiri memang membutuhkan checks and balances.
Namun, Ferry menyebut bahwa oposisi tidak hanya berada di parlemen saja, melainkan juga merupakan tugas masyarakat umum. "Oposisi dan pengawasan itu juga bisa dilakukan di jalanan, karena rakyat punya hak untuk bersuara, demonstrasi," ujar Ferry.
Tetapi bukan berarti Gerindra tidak mau menjadi oposisi dan menyerahkan tugas tersebut kepada masyarakat. "Enggak begitu juga. Tetapi pada intinya, pengawasan bisa di parlemen dan di jalanan oleh masyarakat," pungkas Ferry.
(wk/Bert)
