Nama Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Menkumham Yasonna Laoly ikut dalam bursa ini. Namun nama akhir akan ditentukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
- Elvariza Opita
- Selasa, 23 Juli 2019 - 11:24 WIB
WowKeren - Kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tampaknya tengah menjadi idola. Terbukti dalam masa transisi kepemimpinan ini sudah ada tiga partai politik yang ikut memperebutkan kursi tersebut, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, dan Partai Demokrat.
Seolah tak ingin ketinggalan dalam persaingan sengit itu, PDI Perjuangan sebagai partai yang menguasai parlemen ikut memperjuangkan kadernya untuk menggantikan Zulkifli Hasan. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.
Bahkan PDIP sudah menyiapkan empat kader dari partainya yang disebut layak menempati jabatan Ketua MPR RI. Mereka adalah Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Trimedya Pandjaitan, dan Andreas Hugo Pariera. Menurutnya keempat tokoh itu sudah lama berkecimpung dalam dunia politik dan memahami konstitusi serta sistem ketatanegaraan.
"Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah adalah doktor Pancasila. Pak Yasonna Laoly dulu pimpinan fraksi," kata Hendrawan ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7). "Trimedya Pandjaitan dan Andreas Hugo Pareira adalah tokoh-tokoh yang berkecimpung memahami konstitusi dan sistem ketatanegaraan sekarang."
Namun demikian nama-nama ini masih belum final. Pasalnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri-lah yang akan menentukan siapa kader partai yang akan ikut memperebutkan kursi Ketua MPR.
Terkait dengan perebutan jabatan ini, Hendrawan mengakui bahwa partainya memiliki agenda strategis untuk lima tahun ke depan. PDIP ingin melakukan amandemen terbatas UUD NKRI 1945 serta berharap agar MPR menjadi lembaga tertinggi negara minus pemilihan presiden secara langsung.
"PDI Perjuangan memiliki agenda strategis 2019-2024, salah satunya amandemen terbatas," jelasnya, dilansir oleh Suara. "Agar memberi kewenangan MPR mengeluarkan ketetapan pokok-pokok haluan negara agar bangsa ini berjalan sesuai rel yang tepat."
Sebelumnya sudah ada tiga partai yang terang-terangan mengincar posisi tersebut. Dari kalangan koalisi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ada PKB. Sedangkan dari oposisi ada dua partai, yakni Gerindra dan Demokrat. Gerindra berdalih meminta kursi MPR sebagai wujud rekonsiliasi, sedangkan Demokrat mengaku ingin mengulangi "kolaborasi emas" di periode 2009-2014.
(wk/elva)
