Rencana mendatangkan rektor asing untuk memimpin PTN terus menuai komentar pedas. Tercatat sudah dua anggota DPR RI dan Guru Besar UI yang memberikan respons negatif atas wacana ini.
- Elvariza Opita
- Kamis, 01 Agustus 2019 - 10:28 WIB
WowKeren - Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir untuk mendatangkan rektor dari luar negeri ke dunia akademik Indonesia menuai reaksi beragam. Namun respons negatif lah yang paling banyak diterima terkait dengan wacana ini.
Yang terbaru, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menolak rencana Nasir tersebut. Menanggapi penolakan itu, Nasir mengaku tak mempermasalahkan. Pasalnya ia telah mengantongi persetujuan dari Ketua Komisi X.
"Wong ketuanya saja setuju, Ketua Komisi X setuju," kata Nasir, Rabu (31/7). "Ya, itu perlu dijelaskan (ke Komisi X) kalau ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan, saya anggap mereka sudah paham."
Nasir juga menegaskan wacana pengundangan rektor asing tak akan bertabrakan dengan regulasi yang ada. Sebab, aturan tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini sedang direvisi.
"Tidak ada UU yang mengatur itu. UU tidak mengatur rektor," ujar Nasir, dilansir oleh Detik News. "Yang ada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kami sedang memperbaiki peraturan pemerintahnya."
Menurutnya ada tiga PP yang akan ditinjau lebih lanjut. Yaitu PP Nomor 4 Tahun 2014, PP Nomor 26 Tahun 2015, serta PP yang mengatur tentang PTN berbadan hukum. Selain itu, pihaknya juga akan meninjau peraturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
"Di sana kan yang dijelaskan dalam undang-undang hanyalah 'perguruan tinggi asing tidak bisa berdiri sendiri'," sambung Nasir. "Melainkan harus kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri. Tapi itu tidak mengatur soal rektornya."
Nasir menjelaskan, dalam merealisasikan wacana ini diperlukan kolaborasi. Pihaknya pun terus mencari formula yang tepat agar rekrutmen rektor asing tak menimbulkan resistensi di masyarakat.
Untuk diketahui, Nasir sudah menggulirkan rencana ini sejak 2016, namun langsung menuai kritikan pedas. Rencana ini ia gulirkan karena, menurutnya, kualitas pendidikan Indonesia sudah baik tetapi belum mampu bersaing secara maksimal di luar negeri.
Rencana ini pun mendapat penolakan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri justru balik mempertanyakan apakah Nasir tidak memiliki konsep dalam membangun kampus kelas dunia.
(wk/elva)
