Meski rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan kian dimatangkan, namun masih menjadi perdebatan khususnya masalah anggaran yang diperlukan sangat besar.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 09 Agustus 2019 - 12:49 WIB
WowKeren - Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke salah satu wilayah di Kalimantan masih diperdebatkan. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah mengenai anggaran. Sebab, diperlukan anggaran ratusan triliun rupiah untuk kembali membangun infrastruktur di tempat yang baru.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat aset negara di kawasan seluruh Jakarta diperkirakan mencapai Rp 1.120-an triliun. Aset ini termasuk yang ada di kawasan Sudirman dan Thamrin. Sedangkan di kawasan segitiga emas saja aset tersebut nilainya mencapai Rp 357 triliun.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. "Banyak aset negara digunakan untuk perkantoran, misalnya Kemenag, Bawaslu, kemudian Kemenko Maritim, BPPT di situ, ke Sudirman ada PAN RB dan Kemendikbud. Ada juga aset yang digunakan untuk non kantor," kata Isa dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat (9/8).
Ia mengatakan bahwa dari sekian banyak aset di ibu kota, yang paling besar nilainya adalah Gelora Bung Karno. "GBK, itu adalah aset negara yang lebih dari Rp 310 triliun, bahkan bisa mencapai Rp 320 triliun," tutur Isa.
Jumlah tersebut sejatinya sudah bisa menutup biaya pemindahan ibu kota. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah mengatakan lahan calon lokasi ibu kota di Kalimantan sekitar 30 ribu hektare hingga 40 ribu hektare. Hal itu tergantung pada berapa banyak jumlah ASN yang akan dipindahkan.
Oleh sebab itu, jumlah anggaran yang diperlukan pun juga bervariasi. "Kalau soal biaya sudah tadi, kira-kira Rp 466 triliun (untuk 40.000 hektare), kalau 30.000 hektare kira-kira Rp 322 triliun," ujar Basuki masih dilansir dari CNBC Indonesia.
Sebelumnya, pembiayaan pemindahan ibu kota yang berasal dari pengelolaan aset juga sempat diutarakan oleh Menteri PPN Bambang Brodjonegoro. "Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," tutur Bambang di Jakarta, Selasa (6/8).
(wk/zodi)
