PDIP mengaku memiliki agenda strategis bila berkesempatan menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024. PDIP pun siap mengajak partai manapun berkoalisi asal sepakat dengan agenda yang mereka usung.
- Elvariza Opita
- Senin, 12 Agustus 2019 - 09:25 WIB
WowKeren - Salah satu partai politik yang ikut bersaing demi mengamankan posisi Ketua MPR RI adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang berhasil mengantarkan Joko Widodo ke kursi RI 1 ini diketahui telah menyiapkan empat nama untuk menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.
Bahkan, demi mengamankan posisi tersebut, PDIP sampai mengajak partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkoalisi. Belakangan terungkap bahwa partai berlogo banteng itu mengusung agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024.
"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK (Koalisi Indonesia Kerja, pengusung Jokowi)," kata Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, di Masjid Al Ihsan Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Minggu (11/8). "Atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur (pengusung Prabowo) yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amandemen terbatas UUD 1945."
Kendati demikian, Basarah memastikan Jokowi-lah yang akan menentukan posisi ketua dan wakil ketua dalam paket pimpinan MPR. Nantinya para ketua umum partai koalisi juga akan ikut terlibat dalam menentukan posisi-posisi ini.
Oleh karena itu, tutur Basarah, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga siap menggelar pertemuan dengan Jokowi dan para ketum partai KIK. Dalam pertemuan itulah akan dibahas soal potensi bergabungnya partai di luar KIK dalam paket pimpinan MPR.
"Ya nanti kita lihat, kan pada akhirnya Pak Jokowi, Bu Mega akan mengadakan pertemuan dengan ketum-ketum parpol KIK," ungkapnya, seperti dilansir dari Detik News, Senin (12/8). "Nah, tentu dalam forum itu, dalam pertemuan itu, semuanya akan dimusyawarahkan. Akan diambil keputusan-keputusan secara mufakat."
Terkait dengan agenda amandemen terbatas yang diusung pihaknya, Basarah pun bersedia menjelaskan. Menurutnya, PDIP berencana mengamandemen undang-undang agar MPR memiliki wewenang untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
"Jadi presiden dalam konsep amandemen terbatas PDIP itu tetap dipilih oleh rakyat," katanya. "Tetapi dalam hal menyusun visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden, dia harus berpedoman pada roadmap pembangunan nasional yang tengah ditetapkan oleh GBHN itu."
"Jadi kita ingin punya kepastian hukum, siapapun presidennya, itu pembangunan nasional kontinuitasnya tetap terjaga," pungkasnya. "Tidak seperti sekarang, ganti presiden, ganti visi-misi, ganti program."
(wk/elva)
