Bappenas menyebutkan jika Pemda seharusnya melakukan peningkatan pendidikan vokasi tidak hanya dengan melakukan peningkatan sarana fisik. Namun juga harus meningkatkan kualitas non-fisik seperti penataan sistem kurikulum.
- Wahyu
- Selasa, 13 Agustus 2019 - 12:14 WIB
WowKeren - Pemerintah Kabupaten serta Kota dinilai ikut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan daerahnya. Maka dari itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengingatkan pemerintah daerah (pemda), khususnya provinsi, agar cermat dalam penganggaran di sektor pendidikan vokasi.
Hal tersebut dikarenakan anggaran yang diwajibkan ternyata cukup besar yakni 20 persen. Dari kajian yang dilakukan oleh Bappenas, pemda umumnya memiliki kelemahan yang sama yaitu kurang efisien dalam menggunakan anggaran pendapatan dana belanja daerah (APBD) di bidang pendidikan.
“Saya sarankan belanja untuk pendidikan vokasi ditingkatkan. Tapi peningkatannya jangan hanya sekadar menambah gedung atau peralatan,” jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Senin (12/8).
Dari anggaran 20 persen tersebut sering kali habis digunakan untuk melakukan peningkatan atau perbaikan sarana fisik. Hal tersebut memang diperlukan, sayangnya pemda kurang jeli untuk meningkatkan kualitas non-fisik.
Contohnya, dilakukan pembinaan untuk guru dan penataan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Perlu menyentuh kurikulum agar benar-benar mengurangi ketidakcocokan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja,” ujar Bambang.
Pemerintah pusat sendiri saat ini tengah mengupayakan bantuan revitalisasi SMK dengan biaya yang cukup besar masing-masing sekitar Rp 7 miliar hingga Rp 15 miliar. Oleh karena itu, Bambang mengusulkan pemda maupun sekolah yang bersangkutan untuk lebih menekankan kecocokan dengan kebutuhan industri pendidikan.
Saat ini Bappenas tengah difokuskan dalam sosialisasi ke pemda mengenai efisiensi penggunaan anggaran ke pemda. Hal itu bertujuan agar pagu anggaran yang disediakan tepat sasaran. “Untuk pendidikan, kalau dirasa angka partisipasi kasarnya sudah cukup baik, sudah saatnya belanja diarahkan lebih kepada kualitasnya,” terang Bambang.
Sementara itu pertumbuhan jumlah SMK belum diiringi dengan peningkatan kualitas. Dari data tercatat jika ada sekitar 14 ribu SMK di Indonesia, di mana terdiri dari 4 ribu unit yang berstatus negeri sedangkan sisanya berstatus swasta.
Bambang juga menambahkan jika di tahun 2020 Kemendikbud memiliki target untuk merevitalisasi 557 SMK di semua daerah. Khususnya daerah daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), sedangkan untuk SMK yang kurang memenuhi standar layanan pendidikannya akan digabungkan dengan SMK lainnya.
Kemendikbud juga merencanakan untuk memasarkan lulusan SMK untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Proyek tersebut akan diuji di tiga daerah yaitu Indramayu (Jabar), Cilacap (Jateng), dan Ponorogo (Jatim) dengan fokus negara Jepang sebagai tujuan.
(wk/wahy)
