Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, cara voting sebaiknya dijadikan langkah akhir dalam mencapai kesepakatan terkait sosok Ketua Majelis Permusayawaratan Rakyat (MPR).
- Bertilia Puteri
- Selasa, 13 Agustus 2019 - 15:48 WIB
WowKeren - Isu mengenai perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini tengah ramai dibahas. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly lantas turut mengomentari isu tersebut.
Yasonna berharap agar parpol pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta parpol lainnya bisa menyepakati sosok Ketua MPR dengan cara musyawarah. Ia juga berharap agar sosok ini tidak dipilih dengan cara voting.
"Ya kita serahkan saja nanti pada para koalisi dan seluruh partai-partai. Kalau boleh musyawarah mufakat dulu," jelas Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/8). "Jangan ada voting lah karena MPR ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat."
Menurut Yasonna, cara voting sebaiknya dijadikan langkah akhir dalam mencapai kesepakatan terkait sosok Ketua MPR. Yasonna lantas menyerahkan penunjukkan Ketua MPR pada para parpol.
"Kecuali yang terakhir kemarin ada voting. Waktu sebelumnya tidak ada voting pada pemilihan, sekarang ini kita berharap penentuan pimpinan ini musyawarah mufakat saja," ungkap Yasonna. "Kita serahkan pada seluruh parpol yang tidak hanya koalisi tapi semua parpol untuk duduk bersama."
Tak hanya itu, Yasonna juga menjelaskan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi sebelum menggunakan sistem presidensial. MPR merupakan lembaga dimana ada anggota DPD yang bersatu dan membentuk sebuah majelis.
"Saya kira kalau musyawarah untuk mufakat akan lebih baik lagi," tutur Yasonna. "Apapun namannya itu duduk bersama sepakati bersama."
Di sisi lain, sejumlah parpol sudah terang-terangan mengincar kursi pimpinan MPR. Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDIP, hingga Partai Demokrat.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun lantas menyoroti perebutan yang diisi oleh parpol koalisi dan oposisi pemerintah tersebut. Menurut Harun, pimpinan MPR tak harus diisi oleh koalisi pemerintahan, tetapi juga dari oposisi. Sebab, menurutnya, MPR sebagai lembaga legislatif seharusnya menjadi cerminan bagi seluruh komponen kelompok politik.
(wk/Bert)
