Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai dukungan Demokrat untuk Jokowi tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 14 Agustus 2019 - 10:22 WIB
WowKeren - Partai Demokrat mengaku siap untuk memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Dukungan tersebut dinyatakan Demokrat bukan untuk mengincar kursi Menteri.
Partai Golkar lantas menyambut baik apabila Demokrat akan merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pasalnya, Golkar menilai semakin banyak dukungan untuk pemerintah maka makin baik.
"Makin banyak dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf tentu makin baik," ungkap Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, pada Selasa (13/8). "Ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun bangsa ini."
Ace menilai dukungan Demokrat tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa. Meski demikian, Ace menjelaskan bahwa peran dan posisi Demokrat dalam pemerintahan nantinya masih akan dibahas lagi bersama parpol koalisi yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf.
"Soal bagaimana peran dan posisi dalam pemerintahan dari partai-partai yang tidak bersama dalam berjuang memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf," ujar Ace. "Tentu akan dibicarakan dalam koalisi."
Sebelumnya, dukungan Demokrat untuk Jokowi disampaikan oleh Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. "Kalau ditanya ke mana arah politik Partai Demokrat, ya, arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," tutur Ferdinand pada Senin (12/8).
Ferdinand menegaskan bahwa dukungan ke Jokowi merupakan sikap resmi Demokrat yang nantinya akan diumumkan langsung oleh sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Namun akan disampaikan secara resmi pada saat yang tepat nanti, baik oleh ketum langsung atau sekjen (Hinca Pandjaitan)," ungkap Ferdinand.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, menegaskan bahwa dukungan ke Jokowi tersebut bukan karenanya pihaknya mengincar kursi Menteri. Pasalnya, penentuan jabatan Menteri adalah hak prerogatif sang Presiden.
"Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi, karena kami sadar itu adalah hak prerogatif Presiden," tegas Syarief. "Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain."
(wk/Bert)
