Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai bahwa hal terpenting dalam memaknai Pancasila adalah memahaminya sebagai dasar sekaligus tujuan negara yang harus dicapai.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 15 Agustus 2019 - 15:51 WIB
WowKeren - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berbicara mengenai bagaimana memaknai Pancasila. Ia meminta agar pancasila dimaknai secara sederhana. Sebab menurutnya, pembahasan mengenai Pancasila di berbagai diskusi selama ini tak berdampak jelas dalam konsep kehidupan bernegara.
JK menilai bahwa semakin Pancasila ditelisik maka yang ada justru akan menimbulkan kebingungan. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan sebagai pembicara kunci pada Kongres Pancasila ke-XI di UGM, Yogyakarta.
"Sederhana saja tidak perlu rumit-rumit," kata JK dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (15/8). "Makin banyak dibahas, makin diulas, justru makin bingung."
Seperti diketahui selama ini, Pancasila merupakan dasar negara. Inilah hal terpenting yang harus dipahami menurut JK. "Kita tahu Pancasila adalah dasar negara, bahwa pondasi, dasar, itu ada tujuannya. Kita di sini untuk mencapai tujuan karena sudah ada dasarnya," lanjutnya.
Meski demikian, ia tidak menampik jika setiap pemimpin bangsa bisa jadi memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap Pancasila. JK kemudian mencontohkan Presiden RI pertama Soekarno. Penafsiran yang berbeda-beda bisa muncul karena dalam pelaksanaannya juga ada perbedaan.
"Bung Karno sebagai penggali Pancasila tentu paling berhak dalam menafsirkan," lanjut JK. "Namun dalam pelaksanaannya kadang-kadang juga berbeda, sehingga timbul penafsiran berbeda lagi."
Contohnya saja sistem demokrasi yang dianut saat masa pemerintahan Soekarno. Kala itu, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang mana seluruh pemikiran berpusat pada Soekarno sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini bertentangan dengan sial keempat Pancasila.
"Zaman Bung Karno kita mengenal demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, ini menjadi otoriter," lanjut JK. "Tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila tentang permusyawaratan."
Begitu pula saat pemerintahan Soeharto. "Zaman Pak Harto juga begitu, lebih hebat lagi diindoktrinasi (Pancasila) seluruh bangsa. Segala macam syarat pegawai," imbuhnya.
Meski demikian, pemerintahan kedua presiden itu tetap berakhir. "Kenapa sudah menggunakan Pancasila, pemerintahan jatuh juga. Bung Karno jatuh, Pak Harto jatuh? Bukan dasarnya, tapi tujuannya yang menjadi masalah, tidak tercapai masyarakat adil dan makmur," tegas JK.
(wk/zodi)
