Terkait wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan jika Jakarta nantinya akan tetap menjadi provinsi mandiri terlepas dari status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).
- Wahyu
- Senin, 19 Agustus 2019 - 14:53 WIB
WowKeren - Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta telah lama menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) dan sebuah provinsi yang berdiri sendiri. Namun, saat ini Pemerintah tengah menyusun rencana untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan.
Menanggapi pertanyaan apakah Jakarta tetap berstatus sebagai sebuah provinsi bila tak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan jika ibu kota negara sudah resmi berpindah maka pemerintah akan memindahkan status DKI dari Jakarta kepada pusat pemerintahan yang baru.
"Nanti kita akan mengajukan Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota untuk pusat pemerintahan baru itu. DKI itu bukan milik Jakarta. DKI itu singkatan dari Daerah Khusus Ibukota. Jadi tergantung nanti ibu kotanya di mana," tutur Bambang saat ditemui di Jakarta, Senin (19/8).
Bambang juga menambahkan meskipun rencana pemindahan Ibu Kota nantinya terealisasikan dan Jakarta tak lagi berstatus DKI, Jakarta akan tetap menjadi sebuah provinsi mandiri yang memiliki gubernur dan pemerintahannya sendiri. "Ya provinsi dari dulu juga udah provinsi. Dari sejak belum ada DKI juga dia sudah provinsi. Emang mau gabung Jawa Barat?" ujarnya.
Sebagai kota metropolitan dan pusat bisnis, saat ini Jakarta ditopang oleh keberadaan kota-kota pendukungnya seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodetabek). Ketika ditanya apakah kota-kota tersebut bakal bergabung jadi satu kesatuan provinsi bersama Jakarta pasca melepas status DKI, Bambang membantahnya.
Enggak. Konsep metropolitan bukan berarti menyatukan wilayah administrasi. Justru konsep metropolitan menciptakan integrasi wilayah dari berbagai jurisdiksi, administrasi yang berbeda-beda," tutur Bambang. "Jadi mereka punya satu kesatuan angkutan umum, misalnya distribusi air. Tapi bukan berarti mereka harus jadi satu provinsi."
Sebelumnya, muncul wacana di mana Bekasi digadang-gadang akan masuk ke provinsi Jakarta. Wacana tersebut muncul sebagai bentuk dari ketidak setujuan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait rencana Wali Kota Bogor Bima Arya tentang pemekaran wilayah Bogor menjadi provinsi.
Walikota Bekasi itu menegaskan jika Bekasi lebih memiliki banyak kemiripan dengan Jakarta dibandingkan Bogor. "Secara kultur, Bekasi lebih identik dengan Jakarta. Budayanya, bahasa dan sukunya sama-sama Betawi. Polresnya ke Polda Metro Jaya, kodimnya ke Jayakarta, hanya administratifnya saja yang terpisah dari Jakarta," jelas Rahmat Effendi.
(wk/wahy)
