Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, keputusan pemerintah untuk tak menaikkan gaji PNS tahun depan tidak akan berpengaruh pada daya beli masyarakat.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 20 Agustus 2019 - 19:39 WIB
WowKeren - Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tahun depan. Hal ini sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo di Nota Keuangan.
Meski demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta agar para PNS tak risau. Pasalnya, pemerintah tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS.
Menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani, keputusan pemerintah untuk tak menaikkan gaji PNS tahun depan tidak akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ia memastikan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 akan lebih nendang dibanding kenaikan gaji pokok.
"Wo kata siapa (konsumsi turun)? Kata siapa," tutur Askolani di Gedung DPR pada Selasa (20/8). "(Kebijakan ini) sudah jauh lebih baik, itu jauh lebih baik kebijakan ini. Lebih nendang dibandingkan itu (kenaikan gaji)."
Askolani lantas menjelaskan bahwa skema besaran THR dan gaji ke-13 untuk para PNS dan pensiunan pada tahun depan sama dengan di tahun 2019. Yaitu mendapat THR senilai satu kali gaji, begitu pula gaji ke-13.
Sedangkan untuk jadwal pemberiannya juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. THR akan cair beberapa minggu sebelum Hari Raya Lebaran, sedangkan gaji ke-13 cair setiap bulan Juli yang bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. "Kalau Lebarannya lebih cepat, ya THR cair lebih cepat," pungkas Askolani.
Sebelumnya, kebijakan gaji PNS tak naik ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Bima menilai kebijakan ini tak akan menjadi masalah apabila pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi.
"Kalau saya sih secara pribadi sebagai Kepala BKN dan Sekjen (Sekretaris Jenderal) KORPRI itu lebih memilih ya ini kan ada inflasi nih ya mungkin kalau pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi kan akan lebih baik lagi," jelas Bima di kantor Kemenkeu pada Senin (19/8). "Tapi itu kan sebagai pribadi dan sebagai sekjen KORPRI. Tapi ya kalau maunya PNS ditanya ya begitu (menginginkan gaji naik)."
(wk/Bert)
