Terkait wacana Bekasi untuk gabung dengan DKI Jakarta, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebutkan jika lebih dari 50 persen warga telah setuju. Bahkan ia tak keberatan jika Bekasi akan dinamai apapun nantinya.
- Wahyu
- Rabu, 21 Agustus 2019 - 14:41 WIB
WowKeren - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen mengatakan lebih dari 50 persen warga Kota Bekasi setuju dengan wacana bergabungnya Kota Bekasi ke dalam Provinsi DKI Jakarta, jika Provinsi Bogor Raya terbentuk. "Ya kalau dijajak pendapat, dipastikan sekitar 70-80 persen lah, karena kan DKI punya support yang luar biasa," kata pria yang kerap dipanggil Pepen ini.
Menurut Rahmat, kota Bekasi memiliki banyak kesamaan yang identik dengan Jakarta. Baik dari segi sejarah maupun budayanya. Bahkan ia tak akan ambil pusing dengan pemilihan nama yang akan diberikan kepada Kota Bekasi jika gabung dengan Jakarta nantinya.
"Yah terserah lah mau DKI Jakarta Tenggara. Yang jelas prinsipnya di sini ada kepala daerah, ada DPRD. Sepanjang semua kepentingan pada percepatan pembangunan, kenapa tidak?" tutur Wali Kota Bekasi tersebut.
Di lain pihak, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Bekasi Solihin menilai bahwa wacana Kota Bekasi untuk bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta masih belum relevan dan memerlukan banyak kajian dalam semua sektor pembangunan. "Harus ada kajian secara menyeluruh, seperti masalah biaya menyangkut KTP, hukum, serta dukungan masyarakat Kota Bekasi khususnya," kata Solihin di Bekasi, Selasa (20/8).
Solihin menambahkan jika saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi kota berjuluk Patriot itu untuk menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta, dengan sebutan Jakarta Tenggara. Karena menurutnya status Kota Bekasi yang dianggap sudah mampu berdiri di bawah kaki sendiri.
Solihin juga menilai otonomi yang terlalu melebar akan berdampak pada lemahnya birokrasi. Ditambah dengan masalah administratif, yang segala ketentuan Walikota nantinya diputuskan oleh Gubernur. "Belum lagi menyangkut struktural birokrat kepemerintahan, SDM harus mumpuni, langkah-langkah ke depan birokrat harus dipikirkan. Yang pasti hal ini ranah Presiden dan DPR RI," jelasnya.
Karena itu perlu perencanaan yang yang matang untuk membahas wacana otonomi daerah. Karena sejatinya pemekaran bisa dilakukan apabila wilayah yang akan bergabung memiliki pendapatan daerah yang minim dan tingkat kemiskinan yang tinggi.
(wk/wahy)
